BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai memetakan arah masa depan daerah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Digelar di Ruang Pertemuan Angling Dharma, Jumat (23/1/2026), Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Forum ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya strategis dalam menyelaraskan visi jangka panjang dengan kebutuhan riil masyarakat.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, dalam keterangannya menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus menjadi jembatan yang kuat menuju kemajuan berkelanjutan.
Dengan mengusung tema penguatan pelayanan dasar dan infrastruktur, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak domino bagi kesejahteraan warga di tahun-tahun mendatang.
“RKPD 2027 harus disusun secara inklusif. Kita mendengar aspirasi dari bawah sejak awal agar dokumen ini menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan Bojonegoro di masa depan,” ujar Setyo Wahono di hadapan jajaran Forkopimda, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Narasi pembangunan Bojonegoro tidak berangkat dari nol. Berdasarkan data yang dipaparkan, Bojonegoro mencatatkan performa gemilang sepanjang tahun 2025.
Salah satu capaian paling mencolok adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 73,74. Kenaikan sebesar 0,99 poin ini mencatatkan Bojonegoro sebagai daerah dengan peningkatan IPM tertinggi di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan tercatat stabil di angka 6,39 persen (dengan migas), sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 4,42 persen pada 2024 menjadi 3,90 persen pada 2025.
Angka kemiskinan pun terus menunjukkan tren positif dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.430 jiwa dalam satu tahun terakhir.
Dalam target capaian pemkab Bojonegoro menargetkan untuk Tujuh Pilar yang difokuskan di tahun 2027.
Menanggapi capaian tersebut, Pemkab Bojonegoro menetapkan tujuh fokus perencanaan untuk tahun 2027 guna menjaga momentum pertumbuhan,
1,Akselerasi Pengentasan Kemiskinan,
2,Melanjutkan tren penurunan angka kemiskinan ekstrem.
3,Kedaulatan Pangan,Memperkuat posisi Bojonegoro sebagai lumbung pangan.
4,Stabilitas Ekonomi: Pengendalian inflasi daerah.
5,Modernisasi Birokrasi, Digitalisasi
layanan publik dan reformasi birokrasi.
6,Ketangguhan Daerah,Mitigasi dan penanganan kebencanaan.
7,Infrastruktur Dasar,Pemerataan
pembangunan fisik yang mendukung mobilitas ekonomi.
Dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, memberikan catatan penting mengenai aspek partisipatif.
Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 809 usulan kegiatan dari berbagai fraksi telah terverifikasi dalam sistem SIPD RI.
“Kami ingin RKPD ini mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Bukan hanya memenuhi administratif, tapi menjawab persoalan nyata di lapangan,” tegasnya.
Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan Ferdiansyah, menambahkan bahwa proses ini memadukan pendekatan top-down dan bottom-up.
Artinya, kebijakan nasional dan provinsi tetap diselaraskan dengan kearifan serta kebutuhan lokal Bojonegoro.
Dengan sinergi antara data makro yang kuat dan partisipasi publik yang dinamis, RKPD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen rencana, tetapi menjadi “kompas” yang presisi dalam membawa Kabupaten Bojonegoro, menuju era Pelayanan Prima dan kesejahteraan yang merata.
Penulis : Takim
Editor : Putri
