BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik Olimpiade matematika yang diselengarakan oleh SR management, hari ini mulai beredar Video wanita yang menjadi Owner kegiatan tersebut.
Dalam pengalian informasi Awak media Suara bangsa dari video tersebut, diduga wanita yang juga sebagai owner SR menegement tersebut mengatakan, pemicu kegaduhan tersebut di akibatkan dua walimurid yang tidak terima karena anak nya tidak lolos, dan kegiatan tersebut diselenggarakan di ikuti oleh peserta kurang lebih 2000 an, bukan 8000 seperti yang di tulis oleh beberapa media, dan peserta pada sesion pertama ada sekitar 600 murid itu sudah berjalan dan sudah ada yang juara mendapat laptop, dan rencana nya hari itu ada tiga gelombang yang dilakukan, sedangkan acara belum selesai terjadi kegaduhan, maka pihak SR menegement hanya siap mengembalikan gelombang ke dua dan ketiga yang belum diselengarakan.
Lanjutnya, dari pendaftaran yang di bandrol 55 ribu per peserta tersebut tidak hanya untuk acara tersebut, dan hal itu ada fee untuk guru-guru pendamping murid.
Dalam teknisnya pendaftaran tersebut bisa dilakukan langsung kepada guru (red: Lembaga) atau ke pihak panitia SR menegement.
Dari pengalian informasi awak media ada tiket yang sudah keluar dan beredar di nomer 8032, Dan juga di duga pihak SR menegement belum ada izin untuk menyelenggarakan olimpiade di Bojonegoro.
Dari penelusuran Awak media Suara bangsa, Penyelenggaraan Olimpiade Matematika biasanya diadakan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki wewenang dan ijin resmi untuk menyelenggarakan acara tersebut.
Di Indonesia, ada beberapa contoh lembaga yang bisa menyelenggarakan Olimpiade Matematika,
1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
2. Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas)
3. Ikatan Matematika Indonesia (IMI)
4. Universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya
Lembaga-lembaga tersebut biasanya memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan memiliki standar yang ketat untuk memastikan kualitas dan keadilan acara.
Pelaksanaan yang gaduh tersebut juga memantik reaksi dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Kemenag Bojonegoro dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan tanpa koordinasi dengan lembaga resmi yang menaungi sekolah maupun madrasah.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penma) di Kemenag Bojonegoro Drs. Moh. Sholihul Hadi, menegaskan penyelenggara tidak pernah mengajukan izin, apalagi berkomunikasi dengan Kemenag,
“Penyelenggara tidak melakukan permintaan izin. Tidak ada koordinasi sama sekali. Kami pun kaget ketika kegiatan itu viral karena sebelumnya tidak ada komunikasi apa pun ke kami,” ujarnya.
Terkait kabar adanya pemberian fee kepada kepala sekolah, Solahudin menjelaskan bahwa lembaganya tidak mengetahui detail apa pun karena tidak pernah dilibatkan.
“Kami tidak pernah diajak komunikasi. Jadi kalau ada persen(red: Fee) atau pemberian fee, itu bukan atas nama kelembagaan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi dugaan pencatutan nama Kemenag dalam publikasi kegiatan. Menurutnya, klaim kerja sama panitia tidak didukung bukti administrasi apa pun.
“Kita tidak pernah menerima surat atau konfirmasi. Kalau mereka mengaku bekerja sama dengan kami, mana buktinya? Suratnya saja tidak ada,” terangnya.
Saat disingung terkait langkah-langkah Kemenag terhadap pencatutan nama lembaga MI dan Tsanawiyah yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan merugikan walimurid yang dinaungi oleh kemenag,Kemenag akan membuka peluang untuk menempuh jalur hukum bila panitia tidak menunjukkan pertanggungjawaban.
“Kalau panitia bertanggung jawab, kita tidak memperpanjang. Tapi kalau tinggal gelanggang, kami akan mempertimbangkan upaya hukum. Kita lihat kondisinya,” ujarnya.
Tambah lelaki yang akrab di panggil pak yai sholihul itu menambahkan, terhadap masalah ini yang diangap oleh pihak korban kemenag diam, Kemenag tidak ada reaksi, hal tersebut di tepis oleh Yai Sholihul anggapan bahwa Kemenag diam dalam kasus ini.
“Bukan kami diam. Kami memang tidak diberi tahu. Setelah viral baru kami tahu. Jika tidak ada tindak lanjut dari panitia, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan langkah selanjutnya,”terangnya.
Ia berharap ke depan setiap kegiatan yang melibatkan siswa dan lembaga pendidikan wajib melalui koordinasi resmi, sehingga pemerintah bisa memastikan keamanan, kesiapan, dan kelayakan panitia.
“Jika sejak awal ada koordinasi, kami bisa mengecek persiapan dan kelayakannya. Karena tidak ada koordinasi, terjadilah hal seperti ini,”ungkapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kasi SD–SMP Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anang Budiantara, Lelaki yang akrab dipangil mas Anang tersebut menegaskan, bahwa pihak dinas tidak pernah menerima surat, pemberitahuan, atau informasi apa pun terkait penyelenggaraan olimpiade tersebut.
“Terkait adanya fee dari panitia ke guru atau sekolah, itu urusan oknum. Kami tidak tahu-menahu. Tidak ada koordinasi, tidak ada persuratan, dan dinas sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan itu,” pungkas Anang
Penulis : Takim
Editor : Putri
