BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id -Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Ahmad Supriyanto dari Fraksi Golkar, turut menyoroti pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.
Pasalnya, Anggota DPRD Bojonegoro yang Gemar Blusukan dan bersedekah dengan komunitas (KSB) nya itu mengaku, pernah meminta agar pengadaan alat kesehatan tersebut dilakukan setelah proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Temayang tersebut sudah selesai.
“Yang jadi stresing kami saat itu adalah waktu pengadaan, Kami mengingatkan apa tidak lebih baik pengadaan setelah RSUD selesai dibangun,” tuturnya, Kamis, 24 April 2025.
Tambahnya, pada saat itu (Red:Hearing di banggar), lanjut Ahmad Supriyanto, pihak dinas tetap ngeyel harus melakukan pengadaan alat kesehatan dengan berbagai alasan.
“Kemudian pihak dinas menyampaikan bahwa ada alat yang harus dibeli saat pembangunan karena ada instalasi yang harus di pasang saat pembangunan,” imbuhnya.
Saat disentil terkait Mengenai peran pengawasan dalam hal penggunaan anggaran Negara (Red:APBD) Bojonegoro, sebagai Wakil Rakyat dirinya mengatakan, masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Terkait pengawasan pelaksanaan pengadaan alat – alat tersebut apakah logis atau tidak kita tunggu hasil audit BPK yang mana saat ini mungkin sedang berlangsung,” ucapnya.
Imbuhnya, akan tetapi Ia juga menegaskan, bilamana dalam hal pengadaan alat kesehatan itu ditemukan ada penyelewengan anggaran Negara, pihaknya tak segan untuk melakukan pengawalan ke ranah hukum.
“Itu yang akan kami jadikan dasar untuk pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai pembelian alat kesehatan di Rumah Sakit Kecamatan Temayang yang menghabiskan uang rakyat Bojonegoro senilai Rp 55 miliar rupiah, lelaki yang akrab dipangil Mas Pri tersebut, mengaku tidak bisa melakukan analisis.
“Karena kami tidak faham soal harga alat kesehatan. Tentu nanti yang jadi acuan kami adalah hasil audit BPK,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
