SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Sebanyak 15 desa yang ada di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, bakal melaksanakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masa jabatannya akan habis pada awal dan pertengahan tahun 2021.
Berdasarkan catatan suarabangsa.co.id yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, 15 Desa yang akan melaksanakan pemilihan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan yang ada di daerah itu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Cholilurrahman dikonfirmasi melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa, Ilham membenarkan hal tersebut. Waktu pelaksanaan nantinya beragam tergantung batas akhir masa jabatan anggota BPD. Dari 15 desa ini, pelaksanaannya mulai dari Januari hingga Oktober mendatang.
“Pada tahun 2021 ini, ada sekitar 15 Desa yang akan melaksanakan pemilihan anggota BPD yang tersebar di 5 kecamatan,” jelas Ilham, Sabtu (23/01/2021) dibalik telepon selulernya.
Lebih lanjut ilham mengatakan, lima kecamatan tersebut yakni satu desa di Kecamatan Camplong, satu desa di Kecamatan Banyuates, satu desa di Kecamatan Sampang, dua desa di Kecamatan Pangarengan dan sepuluh desa di Kecamatan Sreseh.
“Untuk, Desa Sejati Kecamatan Camplong akhir masa jabatannya paling dekat yakni tanggal 20 Januari 2021. Kemudian, sisanya berakhir di bulan Oktober,” ungkapnya.
Ia menegaskan pelaksanaan pemilihan anggota BPD kelak harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Mendagri. Mengingat kondisi saat ini masih dalam suasana pandemi coronavirus disease (Covid-19). Saat ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan kecamatan.
“Jangan sampai justru memunculkan klaster-klaster baru. Ini yang sangat dihindari, karena itu kami perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga sudah menyampaikan kepada pak camat dan jajarannya untuk bisa menjaga kondusifitas yang ada di desa,” bebernya.
Menurutnya, terhadap pengisian anggota BPD ini, langkah pertama yang dilakukan DPMD yakni melaksanakan sosialisasi ke 15 desa tersebut. Mekanismenya tetap mengacu pada regulasi yang ada di PP Nomor 43, Permendagri Nomor 110 dan Perbup Nomor 57 tahun 2018 tentang BPD.
“Yang membentuk panitia BPD adalah kepala Desa, tetapi bilamana ada desa yang pemilihan BPD bersamaan dengan pemilihan Kades maka anggota panitia BPD dan anggota P2KD tidak boleh orang yang sama,” tandasnya.
