DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

- Admin

Selasa, 18 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/08/2026).

Nota Keuangan itu disampaikan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam nota tersebut dijelaskan, perubahan APBD merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum APBD.

“Perubahan APBD merupakan wujud penyesuaian rencana program, kegiatan dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan,” ujar KH. Imam Hasyim saat membaca Nota Keuangan APBD Perubahan 2026 mewakili Bupati Sumenep. Selasa (18/08/2026).

Lebih lanjut, Wabup Kiai Imama sapaan akrabnya menegaskan, penyesuaian anggaran diperlukan agar arah pembangunan daerah tetap berjalan dan mampu merespons kondisi ekonomi terbaru.

Baca Juga:  Bupati Pamekasan Teken Kontrak Kinerja dengan OPD

“Efisiensi belanja daerah dan optimalisasi penggunaan anggaran harus menjadi perhatian, termasuk peningkatan pendapatan asli daerah melalui inovasi dan pengelolaan potensi daerah,” katanya.

Diketahui, dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah Sumenep semula Rp2,471 triliun menjadi Rp2,296 triliun, atau berkurang Rp175,16 miliar.

Penurunan pendapatan itu terutama berasal dari pendapatan transfer pusat yang berkurang Rp212,71 miliar, menjadi sekitar Rp1,913 triliun setelah perubahan.

Namun, Pendapatan Asli Daerah justru mengalami peningkatan sebesar Rp40,77 miliar atau 12,20 persen, dari Rp334,30 miliar menjadi Rp375,08 miliar.

Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp2,655 triliun menjadi Rp2,613 triliun, atau turun sekitar Rp42,34 miliar.

Belanja operasi meningkat 1,97 persen menjadi Rp1,998 triliun, sedangkan belanja modal naik 32,37 persen menjadi Rp188,88 miliar.

Belanja tidak terduga juga meningkat signifikan sebesar 525,50 persen, dari Rp5 miliar menjadi sekitar Rp31,27 miliar.

Baca Juga:  Pengurus PAC IKAPMII se-Kabupaten Sumenep Dilantik, Firmansyah Ali; PMII Rumah Ideologi Bukan Politik

Sedangkan belanja transfer mengalami penurunan 28,01 persen, dari Rp547,72 miliar menjadi sekitar Rp394,31 miliar.

Dari perubahan pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp317,03 miliar yang kemudian ditutup melalui surplus pembiayaan netto.

Penerimaan pembiayaan meningkat 69,14 persen menjadi Rp317,03 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan yang sebelumnya Rp3,225 miliar menjadi nol rupiah.

Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin memimpin langsung jalannya rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026.

Zainal menegaskan, pembahasan perubahan APBD harus dilakukan secara cermat agar setiap kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Perubahan anggaran harus memastikan disiplin, efisiensi dan akuntabilitas, sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Zainal.

Baca Juga:  Sempat Hilang, Nelayan Karduluk Ditemukan Meninggal

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan setiap program prioritas memperoleh dukungan anggaran yang tepat.

Sebelumnya, DPRD Sumenep juga menekankan pentingnya KUA-PPAS sebagai jembatan antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

Dalam dokumen Nota Keuangan, penyusunan perubahan APBD mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah serta perubahan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah juga mempertimbangkan inflasi, perubahan harga komoditas, kebijakan fiskal nasional, efisiensi belanja, serta optimalisasi pendapatan asli daerah.

Selanjutnya, rancangan perubahan APBD akan menjadi bahan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk penyempurnaan sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Penyampaian Nota Keuangan ini sekaligus menegaskan komitmen eksekutif dan legislatif menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Penulis : Hairul

Editor : Putri

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB