Pemkab Pamekasan Bentuk Tim Khusus Penurunan Kasus Balita Stunting

- Admin

Jumat, 29 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kini membentuk tim khusus gabungan dari sejumlah institusi dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna menurunkan kasus balita kerdil atau stunting di wilayah itu.

“Tim ini dari berbagai tingkatan, yakni mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifuddin, pada Kamis (28/07/2022).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat prevalensi kasus balita kerdil tinggi.

“Oleh karena itu, kami perlu membentuk tim khusus gabungan untuk menekan kasus balita kerdil di kabupaten ini,” katanya.

Baca Juga:  Satpol PP dan Damkar Pamekasan Lakukan Sosialisasi Rokok Ilegal

Kepala Dinkes Saifuddin menjelaskan, tim diminta untuk turun langsung ke lapangan, yakni ke lokus balita kerdil.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah ditunjuk sebagai koordinator dan penanggung jawab kegiatan dalam penanganan kasus balita kerdil di Kabupaten Pamekasan itu.

“Tim juga telah menetapkan dua desa sebagai percontohan penanganan kasus balita kerdil, yakni Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan dan Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru,” katanya.

Balita yang mengalami kasus kekerdilan di dua desa tersebut didata, diidentifikasi, diinterview dan didampingi secara khusus oleh tim khusus Pemkab Pamekasan sesuai kebutuhan.

Baca Juga:  Melalui DPRKP, Pemkab Pamekasan Bangun RTLH Sebanyak 760 Unit di Tahun 2021

Menurut Saifuddin, melalui pembentukan tim khusus gabungan itu, diharapkan status Pamekasan bisa berubah dari zona merah menjadi zona kuning.

Berita Terkait

Perkuat Peran Perempuan dan Ketangguhan Sosial, Momentum Hari Kartini dan HUT Damkar Jadi Refleksi Pengabdian
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Perkuat Ekonomi Lokal, 57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Instruksi Presiden, Bupati Bojonegoro Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
Bupati Bojonegoro Terima Rekomendasi LKPJ 2025: Janji Segera Tindak Lanjut Demi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Setyo Wahono Minta Dukungan Pusat di Hadapan Menteri Hanif Faisol: Malu Jika Bojonegoro Tanpa Adipura
Dua Ratus Pengayuh Becak di Bojonegoro Dapat Berkah dari Presiden Prabowo

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 19:37 WIB

Acara Ulang Tahun BPR Bojonegoro, mulai jadi Rasan-Rasan Gens Z

Rabu, 22 April 2026 - 17:39 WIB

SHGB Dipersoalkan Desa, Ahli waris Wadul ke DPRD Bojonegoro

Rabu, 15 April 2026 - 20:32 WIB

Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan

Rabu, 15 April 2026 - 16:42 WIB

Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo

Selasa, 14 April 2026 - 10:50 WIB

Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 00:55 WIB

Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi

Senin, 13 April 2026 - 02:57 WIB

PROJO Jatim Gelar Konferda di Malang dan Pilih Ketua Baru secara Aklamasi ke H, Muhammad Sholeh

Sabtu, 11 April 2026 - 19:10 WIB

Delegasi DPC Bojonegoro Tiba di Malang, Siap Sukseskan Konferda Projo Jatim 2026

Berita Terbaru