Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, DPRD Sumenep Garap Perda Perlindungan Nelayan

- Admin

Minggu, 28 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Beri perhatian khusus kepada nelayan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Informasinya, saat ini, penggodokan itu sudah sampai pada tahap konsultasi gubernur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy mengatakan, ketika nantinya sudah disahkan menjadi perda, regulasi ini menjadi hadiah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Hal ini bukan tanpa alasan, 20 dari 27 kecamatan di Kabupaten Sumenep merupakan wilayah pesisir dan atau kepulauan yang rata-rata masyarakatnya adalah nelayan.

Seperti Rodi, panggilan akrab Gunaifi Syarif Arrodhy sendiri merupakan legislator wilayah pesisir. Ia merupakan legislator Dapil V (lima) yang meliputi Kecamatan Batang-Batang, Dungkek, Gapura, dan Kecamatan Batuputih. Dari empat kecamatan ini, semuanya terdapat wilayah pesisir yang mayoritas masyarakatnya melaut.

Baca Juga:  Said Abdullah Resmikan Masjid Ayu Winarti di Ponpes Al Karimiyah

“Ketika sudah disahkan, regulasi ini nantinya akan menjadi hadiah bagi masyarakat, khususnya nelayan dan petambak garam. Khusus bagi nelayan, kita tahu mayoritas daerah kita adalah pesisir. Sebagian besar kecamatan yang ada merupakan wilayah pesisir yang masyarakatnya mencari nafkah di tengah laut,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Minggu (28/11/2021).

Dalam regulasi itu nantinya akan diatur tentang banyak hal, diantaranya tentang bagaimana memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan kepada nelayan. Selain itu, juga mengatur bagaimana sikap pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan.

Tidak hanya demikian, dalam regulasi tersebut juga akan diatur tentang langkah pemerintah dalam meningkatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan untuk terciptanya usaha mandiri dan produktif di kalangan nelayan. Juga akan mengatur hingga perlindungan hukum tentang keamanan laut bagi nelayan.

Baca Juga:  Bupati Sumenep Lantik Pengurus DKS

“Yang tak kalah pentingnya, nantinya dalam regulasi ini juga akan diatur, bagaimana pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana bagi para nelayan. Sarana dan prasarana dimaksud adalah apa yang dibutuhkan nelayan untuk pengembangan usahanya,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep tersebut.

Digarapnya perda ini, kata dia dalam rangka melindungi hak-hak nelayan. Nantinya diamanahkan, selain penyediaan, pemerintah juga harus menjamin kemudahan bagi nelayan untuk memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, pemerintah juga harus memjamin kepastian usaha para nelayan.

Lebih jauh, saat ini dalam raperda itu juga akan diamanahkan adanya jaminan resiko penangkapan ikan kecil, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pengendalian impor komoditas perikanan, hingga jaminan keamanan dan keselamatan. “Pemerintah juga harus melakukan fasilitasi dan bantuan hukum terhadap nelayan,” tegas Bendahara DPD PAN Sumenep tersebut.

Baca Juga:  Penumpang Bus Paksa Sopir Turun di Luar Terminal, Siap-siap Dipolisikan

Tugas penting pemerintah, nantinya yakni tentang pemberdayaan nelayan. Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi para nelayan. Hal ini harus dilakukan baik bagi nelayan kepulauan maupun yang ada di daratan.

Kata Rodi, dengan berjenjang, pemerintah harus memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap nelayan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan pendampingan dan penyuluhan terhadap nelayan, hingga melakukan kemitraan usaha dengan nelayan.

“Hal terpenting dengan akan hadirnya perda ini, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor kelautan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Semoga sekarang yang masih berbentuk raperda ini segera rampung dan segera disahkan menjadi perda,” tukasnya.

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB