Dampak PPKM Darurat, Sejumlah PKL di Sampang Mengeluh Kesulitan Penuhi Kebutuhan Sehari-hari

- Admin

Selasa, 20 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Pemerintah menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat se Jawa-Bali, kebijakan tersebut diambil guna memutus mata rantai penularan Covid-19 dan membatasi mobilitas masyarakat.

Bahkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan skenario PPKM Darurat yang akan diperpanjang. Hal tersebut terjadi, karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi.

Namun, adanya pembelakuan PPKM darurat ini berimbas langsung pada pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Para PKL mengeluhkan sepinya pembeli berdampak pada penurunan omzet dan merugikan perekonomian mereka.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Penggelapan BPKB yang Melibatkan Dua Orang Wanita Naik ke Penyidikan

Salah seorang pedagang kopi, Nia (42) mengatakan jika akhir-akhir ini dagangannya sepi pembeli. Menurutnya, sejak PPKM Darurat diberlakukan penjualannya menurun drastis.

Nia banyak menerima keluhan dari para pedagang kaki lima (PKL) lain, salah satunya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Banyak keluhan dari teman-teman pedagang. Memang sejak ada PPKM Darurat penjualan menurun drastis. Sepi, keadaannya lagi begini,” kata dia, saat berbincang dengan kontributor suarabangsa.co.id, Selasa (20/07/2021) malam.

Bahkan, Nia mengeluh jika saat ini kondisi penjualan semakin parah. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada omzet yang didapat. Adapun keuntungan yang dia dapat juga sangat minim.

Baca Juga:  Disdik Sampang Janji Bakal Panggil Oknum Guru yang Pukul Siswanya

“Seminggu terakhir ini penjualan tambah parah. Omzet saya juga menurun sejak PPKM darurat. Boro-boro keuntungan, paling cukup buat beras saja,” imbuhnya.

Meski begitu, Nia mengaku akan tetap berjualan. Dia berharap tetap ada pembeli meski kawasan tempat jualannya sepi.

“Saya berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan PPKM ini. Hal itu demi menyelamatkan para pedagang dan rakyat kecil seperti kami,” ungkapnya.

Menurut dia, yang dibutuhkan para PKL adalah bantuan ataupun stimulan dari pemerintah. Hingga saat ini, sambung Nia belum ada bantuan dari pemerintah yang diterima oleh PKL.

Baca Juga:  Toko Milik H. Ibnu di Pasar Gapura Ludes Terbakar

“Kami juga membutuhkan stimulan agar ke depan dapat berdagang kembali. Kalaupun tidak, bantuan untuk hidup sembako dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada bantuan apapun,” tandasnya.

Berita Terkait

SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro Padukan Konsep Modern dan Agamis, Kades Tegaskan Dukungan Pendidikan
Sukses Genjot PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinpora Bojonegoro Diapresiasi Komisi C
Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029
DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar
Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR
Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi
Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan
Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 12:14 WIB

SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro Padukan Konsep Modern dan Agamis, Kades Tegaskan Dukungan Pendidikan

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:36 WIB

Sukses Genjot PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinpora Bojonegoro Diapresiasi Komisi C

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Senin, 8 Juni 2026 - 06:34 WIB

Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:19 WIB

Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026

Berita Terbaru