BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, semakin memicu reaksi warga.
Sebelumnya mencuat kasus yang sama dialami Sumiati dan kini Kamsri, suami Kamsri menyatakan tidak terima dan mengancam akan menempuh jalur hukum ke Aparat Penegak Hukum (APH) apabila aliran dana bantuan istrinya tidak segera ditemukan.
Kamsri sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kategori lansia setelah diberitahu pendamping PKH bernama Ofi.
Padahal, ia merasa tidak pernah menerima maupun memegang hak bantuan tersebut.
“Kalau Mas Ofi tidak memberi tahu saya dapat bantuan lansia, saya tidak tahu kalau saya dapat bantuan yang diambil oleh orang,” ujar Kamsri.
Menurut penuturan Kamsri, sekitar tahun 2015–2016 ia sempat menerima undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor pos.
Sementara pada 2018, ia hanya membantu mengambilkan jatah bantuan beras dan telur milik orang tuanya(red:Nenek) yang bernama Sari di e-warung yang berada di Dukuh Dingoro.
“Dulu, saat beras saya ngambilkan milik embah (Nenek) sari iya, embah saya itu di RT 01 sampai sekarang embah saya masih dan masih hidup, dan saya ini RT 02, makanya saya juga kaget, ternyata saya dapat bantuan, tapi tidak nyampai ke saya, terus kemana bantuan itu,” ungkap wanita tiga putra ini.
Setelah mengetahui hak bantuannya diduga diembat oknum, Kamsri melapor ke balai desa dan didampingi oleh pendamping PKH untuk mengurus pembuatan rekening baru di bank.
Namun,dalam pengurusan surat keterangan kehilangan di tingkat desa sempat berjalan bolak-balik karena perbedaan redaksi dengan arahan bank. Pihak bank mengarahkan pencantuman kehilangan di luar rumah, sedangkan pihak desa berulang kali membuat keterangan kehilangan di dalam rumah.
Setelah rekening baru terbit dan rekening koran dicetak, ditemukan fakta bahwa rekening lama masih aktif pada bulan Agustus dan Oktober bulan lalu dan tercatat adanya penarikan dana oleh pihak lain. Transaksi tersebut terdeteksi berada di sekitar Dukuh Karang dan wilayah Wedi.
Pihak suami Kamsri sempat menyampaikan komplain ke pemerintah desa. Kepala desa disebut mengaku tidak mengetahui perihal tersebut dan menyatakan akan berupaya menelusurinya.
Sikap pemerintah desa yang mengaku tidak mengetahui keberadaan dana bantuan tersebut menuai protes keras dari suami Kamsri.
Menurut suami kamsri, Ia menilai penelusuran sebenarnya dapat dilakukan secara runtut dengan melihat kembali proses pendistribusian bantuan pada masa lalu.
“Masak Pemdes dan Pak Kades tidak tahu terkait uang istri saya nyangkut dimana. Jawabnya Pak Kades saat itu juga akan menelusuri. Sebenarnya hal ini mudah dan gampang, dulu bagaimana dalam membagi kartu itu, siapa yang membagi dari pihak desa dan pihak kecamatan, siapa yang diundang, kenapa desa kok tidak tahu, kok urusan ini yang tahu pusat bila hal ini ditanyakan, jawaban itu kan aneh. Ini tetap akan saya laporkan ke APH bila uang istri saya tidak ketemu,” tegas suami Kamsri.
Kasus yang menimpa Kamsri kian menambah pertanyaan warga Desa Tanjungharjo terkait kejelasan penyaluran bantuan melalui kartu ATM/e-warung, termasuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Selama ini, warga yang mempertanyakan bantuan yang belum cair sering menerima penjelasan (red:Pemdes) bahwa data dicoret dari pusat atau dialihkan oleh pemerintah.
Wau, anak Sumiati yang juga mengaku terdampak persoalan ATM BPNT yang belum ditemukan titik kordinatnya, Ia menduga jumlah korban ATM yang disembunyikan oleh oknum ini sebenarnya lebih banyak dari yang telah terungkap.
“Saya kok feeling lebih dari tiga. Bantuan yang lewat ATM ini bila tidak segera dilacak oleh pihak APH,bila pemerintah daerah tidak mengusut kejadian ini,ini sama saja korupsi berjamaah, sebab pihak perangkat desa bila ditanya oleh warga terkait bantuannya yang tidak cair-cair, jawabannya dicoret oleh pusat lah, dan sudah digeser oleh pemerintah lah,dan akhirnya pemanfaat pun tidak berharap banyak,” kata Wau.
Hingga berita ini disusun, warga masih menunggu langkah konkret dan keterbukaan informasi dari Pemerintah Desa Tanjungharjo, instansi terkait, serta APH untuk menelusuri dugaan penyelewengan bantuan sosial tersebut.
Penulis : Takim
Editor : Putri


















