BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Nasib memprihatinkan dialami Sumiati, seorang warga lanjut usia asal Desa Tanjungharjo, Dukuh Ngitik RT 08/RW 02, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.
Namanya tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sejak 2018, namun ia mengaku tidak pernah menerima maupun merasakan manfaat bantuan tersebut sepeser pun.
Kejanggalan ini baru terungkap secara tidak sengaja ketika Sumiati diundang untuk menghadiri acara pertemuan penerima manfaat kategori lansia di salah satu rumah warga.
Dalam pertemuan tersebut, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) setempat, Ofi, mengaku terkejut lantaran Sumiati selama ini tidak pernah tampak hadir dalam kegiatan pendampingan maupun penyaluran.
“Kalau saya tidak diundang oleh Mas Ofi, ya saya tidak tahu kalau dapat bantuan dari pemerintah. Wong saya tidak pernah pegang kartunya,” ungkap Sumiati penuh haru, Jumat (13/11/2026).
Dari penelusuran awal, terungkap fakta bahwa Sumiati tidak pernah memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM penyalur yang seharusnya menjadi haknya. Lebih mengejutkan lagi, dari pengecekan data kepesertaan, nama Sumiati aktif terdaftar sebagai penerima manfaat BPNT sejak delapan tahun lalu.
Dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) milik Sumiati kian menguat setelah dilakukan pencetakan rekening koran dari bank penyalur (BNI Pandai Bansos) dengan nomor rekening 0659052585 atas nama Sumiati.
Berdasarkan data mutasi periode 1 Juli hingga 19 Oktober 2026, tercatat adanya dana bantuan yang rutin masuk ke rekening tersebut, namun langsung ditarik atau dipindahbukukan ke rekening pihak lain dalam waktu berdekatan,
21–22 Agustus 2026: Tercatat dana masuk (kredit) sebesar Rp600.000 pada 21 Agustus. Keesokan harinya, dana dengan nominal yang sama langsung didebet melalui transaksi mesin EDC/ATM dengan keterangan pemindahan ke rekening nomor 1859098503 atas nama Ibu Ima.
8 September 2026: Kembali tercatat pemindahbukuan dana masuk sebesar Rp600.000 ke rekening Sumiati.
30 September 2026: Terjadi transaksi penarikan,pemindahan dana keluar sebesar Rp600.000 melalui fasilitas mesin EDC/ATM ke rekening nomor 244829825 atas nama Bapak Khafi.
Hingga periode akhir pencetakan rekening pada 15 Oktober 2026, saldo yang tersisa di rekening Sumiati hanya tersisa Rp699, yang berasal dari akumulasi bunga bank.
Berbelitnya Urusan Administrasi
Di tengah upayanya mengurus pemblokiran kartu dan penyelesaian masalah, Sumiati sempat menemui kendala birokrasi di tingkat desa.
Ia mengaku dipingpong saat hendak meminta surat keterangan kehilangan sebagai syarat pemblokiran.
“Dari Mas Ofi saya disuruh lapor ke desa untuk minta surat keterangan kehilangan. Tapi, sempat salah hampir tiga kali. Dari pihak kepolisian dan bank menyatakan seharusnya keterangannya ‘hilang di luar rumah’, tetapi oleh pihak desa ditulis ‘hilang di dalam rumah’ terus. Akhirnya pihak bank memberi contoh di kertas, baru saya kembali ke desa,” keluhnya.
Persoalan yang dialami Sumiati rupanya bukan kasus tunggal. Berdasarkan keterangan pihak bank kepadanya, indikasi penyimpangan serupa ternyata juga menimpa warga lain dalam kurun waktu yang sama.
“Menurut pihak bank, dari tahun 2018 selain saya, kasus yang sama jumlahnya ada sembilan orang,” tambah Sumiati.
Tinggal di sebuah gubuk reyot di sebelah barat saluran irigasi RT 08, Sumiati hanya bisa berharap ada keadilan dan ketegasan dari pihak berwenang agar hak-haknya yang diduga diselewengkan selama bertahun-tahun dapat dipulihkan.
“Karena itu hak saya, saya mohon keadilan dari pemerintah, tolong kembalikan kepada saya,” ucapnya lirih.
Respons Pemerintah Desa
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Desa Tanjungharjo belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Sekretaris Desa (Sekdes) Tanjungharjo, Dafid Pranoto, mengakui adanya kasus tersebut Namun, ia berdalih peristiwa tersebut terjadi sebelum masa jabatannya.
Dan saat pendamping PKH dan TKSK , orangnya juga ada saat di konfirmasi saling lempar, kasus nya juga serupa.
“Sekarang ya ada, mas, kasus serupa. Pengalamannya sekarang saling lempar, mestinya ya antara TKSK atau pendamping PKH,” ujar Dafid.
Disinggung mengenai langkah hukum, Dafid menyatakan bahwa pihak desa secara resmi belum melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Pemerintah desa baru berupaya menggali informasi ke beberapa agen Brilink serta berkoordinasi dengan Babinsa dan Dinas Sosial melalui sambungan telepon.
“Secara resmi belum, Kembali lagi pilihannya Pak Kades berkoordinasi dulu dengan Dinsos, dengan TKSK kecamatan sudah by phone, dan dengan Babin sudah koordinasi,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
