BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Skandal dugaan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Bojonegoro kembali mencuat dan menuai sorotan tajam publik.
Setelah kasus Sumiati warga Dukuh Ngitik, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, yang bantuan sosialnya raib tanpa rimbanya selama bertahun-tahun kini muncul korban baru dengan modus serupa atas nama Kamsri, warga Dukuh Karang, di desa setempat.
Ironisnya, di tengah penderitaan warga miskin yang haknya mandek sejak 2018 hingga 2026, hasil penelusuran dokumen perbankan justru membongkar fakta mencengangkan,dana bantuan atas nama korban terpantau tetap cair secara rutin setiap bulan, tetapi tidak pernah sampai ke tangan yang bersangkutan.
Tim Pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapas yang mendatangi Balai Desa Tanjungharjo untuk mencari titik koordinat serta melacak keberadaan kartu ATM/KKS milik Sumiati dan Kamsri, hingga kini mengaku belum menemukan jawaban pasti dari pihak pemerintah desa.
Kendati demikian, indikasi kuat penyelewengan mulai terkuak secara terang-terangan dari hasil penelusuran waktu dan lokasi pencairan digital.
Berdasarkan kroscek data perbankan, ditemukan pola janggal di mana penarikan dana diduga dikendalikan oleh pihak tertentu secara kolektif.
“Dengan munculnya Kamsri dan yang lainnya, ketika kita kroscek jam dan tempat pengambilan uang tersebut, diduga ada satu orang yang memegang dua ATM atau mengambilnya secara bersamaan. Misalkan Bu Sumiati ini tidak mendadak dapat bantuan PKH, data ini mungkin tidak akan terungkap. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kartu tersebut?,” ungkap beberapa pendamping PKH yang pertama kali menemukan kejanggalan bahwa Sumiati tidak pernah menerima haknya.
Polemik ini semakin mengerucut pada tata kelola distribusi masa lalu. Sebelumnya, mantan TKSK Kapas, Siti Nur Komariyah, mengungkapkan bahwa pada masa peralihan sistem bantuan dari manual ke non-tunai (kurun 2020–2021), terdapat kebijakan tingkat kecamatan berupa “Satu Desa Satu EDC (Electronic Data Capture)”.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/ATM) melibatkan pihak bank bersama pemerintah desa, di mana Kaur Kesra dan agen e-Warong yang ditunjuk memegang kendali teknis di tingkat lokal.
Kebijakan inilah yang kini disorot sebagai celah bagi oknum non-penerima untuk menguasai kartu milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kasus “bansos tanpa tuan” di Desa Tanjungharjo ini menuntut tindakan tegas dari instansi berwenang.
Praktik penguasaan kartu oleh satu tangan, penarikan fiktif, serta raibnya hak warga miskin selama bertahun-tahun dinilai telah mencederai program jaring pengaman sosial pemerintah.
“Kalau tim dari kecamatan sudah bekerja dan nasib hak ibu saya (red:Sumiati) belum ketemu ATM ibu saya dan hak ibu saya dari 2018 sampai 2026 tidak ada kejelasan, saya siap lapor ke APH,dan ini infonya ada lagi kamsri nasibnya sama juga seperti ibu saya,jangan-jangan hal ini lebih dari sepuluh atau lima puluh orang,kita juga tidak tahu,apalagi selama ini ada wacana HAK manfaat di coret dari pusat, tidak dapat karena ada pemadaman dari pusat,” ungkap Wau anak dari Sumiati.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Pemerintah Desa Tanjungharjo, agen penyalur, serta Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro guna mengusut tuntas siapa aktor intelektual di balik raibnya hak Sumiati dan Kamsri.
Penulis : Takim
Editor : Putri


















