Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018

- Admin

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Skandal dugaan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kabupaten Bojonegoro kembali mencuat dan menuai sorotan tajam publik.

Setelah kasus Sumiati warga Dukuh Ngitik, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, yang bantuan sosialnya raib tanpa rimbanya selama bertahun-tahun kini muncul korban baru dengan modus serupa atas nama Kamsri, warga Dukuh Karang, di desa setempat.

Ironisnya, di tengah penderitaan warga miskin yang haknya mandek sejak 2018 hingga 2026, hasil penelusuran dokumen perbankan justru membongkar fakta mencengangkan,dana bantuan atas nama korban terpantau tetap cair secara rutin setiap bulan, tetapi tidak pernah sampai ke tangan yang bersangkutan.

Tim Pendamping PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapas yang mendatangi Balai Desa Tanjungharjo untuk mencari titik koordinat serta melacak keberadaan kartu ATM/KKS milik Sumiati dan Kamsri, hingga kini mengaku belum menemukan jawaban pasti dari pihak pemerintah desa.

Baca Juga:  Terkait Pemutusan Listrik Sepihak di Bojonegoro, Ini Tanggapan Praktisi Hukum

Kendati demikian, indikasi kuat penyelewengan mulai terkuak secara terang-terangan dari hasil penelusuran waktu dan lokasi pencairan digital.

Berdasarkan kroscek data perbankan, ditemukan pola janggal di mana penarikan dana diduga dikendalikan oleh pihak tertentu secara kolektif.

“Dengan munculnya Kamsri dan yang lainnya, ketika kita kroscek jam dan tempat pengambilan uang tersebut, diduga ada satu orang yang memegang dua ATM atau mengambilnya secara bersamaan. Misalkan Bu Sumiati ini tidak mendadak dapat bantuan PKH, data ini mungkin tidak akan terungkap. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memegang kartu tersebut?,” ungkap beberapa pendamping PKH yang pertama kali menemukan kejanggalan bahwa Sumiati tidak pernah menerima haknya.

Polemik ini semakin mengerucut pada tata kelola distribusi masa lalu. Sebelumnya, mantan TKSK Kapas, Siti Nur Komariyah, mengungkapkan bahwa pada masa peralihan sistem bantuan dari manual ke non-tunai (kurun 2020–2021), terdapat kebijakan tingkat kecamatan berupa “Satu Desa Satu EDC (Electronic Data Capture)”.

Baca Juga:  Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Suzuki Ertiga Seruduk Pohon Mahoni

Dalam pelaksanaannya di lapangan, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/ATM) melibatkan pihak bank bersama pemerintah desa, di mana Kaur Kesra dan agen e-Warong yang ditunjuk memegang kendali teknis di tingkat lokal.

Kebijakan inilah yang kini disorot sebagai celah bagi oknum non-penerima untuk menguasai kartu milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kasus “bansos tanpa tuan” di Desa Tanjungharjo ini menuntut tindakan tegas dari instansi berwenang.

Praktik penguasaan kartu oleh satu tangan, penarikan fiktif, serta raibnya hak warga miskin selama bertahun-tahun dinilai telah mencederai program jaring pengaman sosial pemerintah.

Baca Juga:  Pengamanan Pelantikan Presiden, Kapolda Jatim Imbau Anggota Tidak Bawa Senpi

“Kalau tim dari kecamatan sudah bekerja dan nasib hak ibu saya (red:Sumiati) belum ketemu ATM ibu saya dan hak ibu saya dari 2018 sampai 2026 tidak ada kejelasan, saya siap lapor ke APH,dan ini infonya ada lagi kamsri nasibnya sama juga seperti ibu saya,jangan-jangan hal ini lebih dari sepuluh atau lima puluh orang,kita juga tidak tahu,apalagi selama ini ada wacana HAK manfaat di coret dari pusat, tidak dapat karena ada pemadaman dari pusat,” ungkap Wau anak dari Sumiati.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya meminta konfirmasi resmi kepada Pemerintah Desa Tanjungharjo, agen penyalur, serta Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro guna mengusut tuntas siapa aktor intelektual di balik raibnya hak Sumiati dan Kamsri.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:12 WIB

Bansos Nenek Sebatang Kara di Bojonegoro Dirampok Mafia? Nama Tercatat Sejak 2018, Hak Raib Tanpa Pernah Pegang Kartu

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Senin, 5 Oktober 2026 - 21:02 WIB

Pemkab Sumenep Bersama Basnas, Salurkan Air Bersih untuk Warga Terdamak Kekeringan

Selasa, 10 Maret 2026 - 21:23 WIB

Presiden Bantu Tukang Becak, Politisi Gerindra Bojonegoro: Langkah Nyata Kepedulian Presiden

Kamis, 22 Januari 2026 - 08:11 WIB

Menghidupkan Harapan di Sekolah Rakyat Bojonegoro, Kala Negara Hadir Memanusiakan Manusia

Kamis, 22 Januari 2026 - 03:44 WIB

Gus Ipul di Bojonegoro: Bansos Kini Tak Lagi Permanen, Data Diperbarui Tiap 3 Bulan

Kamis, 8 Januari 2026 - 03:52 WIB

Sengkarut Bantuan Listrik Bojonegoro, Data Damisda dan Realita Lapangan Tak Sinkron, Warga Tanjungharjo Jadi Korban

Jumat, 4 Juli 2025 - 16:26 WIB

Yayasan Milik H. Her Memberikan Bantuan Bedah Rumah pada Warga Konang Pamekasan

Berita Terbaru