SURABAYA, SUARABANGSA.co.id – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Jawa Timur membongkar kasus eksploitasi tenaga kerja dan kekerasan seksual yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Suriah berinisial FD (57).
Tersangka diduga menyekap serta mengeksploitasi 19 karyawan di sebuah restoran yang masih dalam tahap renovasi di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dari total korban tersebut, dua pekerja pria dilaporkan mengalami tindakan pencabulan dan satu korban di antaranya masih berstatus anak di bawah umur.
Direktur Res PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dugaan eksploitasi tersebut berlangsung selama enam bulan, terhitung sejak Mei hingga Oktober 2026.
”Para korban awalnya direkrut untuk bekerja di resto. Namun, pekerjaan yang mereka jalani tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan mendapat beban pekerjaan berlebihan,” ujar Ganis dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Ganis membeberkan, 19 karyawan tersebut diminta mengerjakan berbagai tugas berat di luar posisi yang dilamar, seperti membersihkan tempat usaha, memasak, berbelanja, hingga memasang pipa pembuangan. Bahkan, terdapat karyawan yang dipaksa membersihkan toilet tanpa sarung tangan.
Para korban—yang berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya—diberi upah berkisar Rp 1,3 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Namun, FD mengikat mereka melalui klausul perjanjian kerja yang dinilai memeras.
Jika karyawan berniat mengundurkan diri dalam tiga bulan pertama, mereka diancam denda penalti sebesar Rp 5 juta hingga Rp 15 juta. Hal ini membuat para korban tak berdaya dan terpaksa bertahan di area restoran milik tersangka.
”Tersangka sengaja membuat perjanjian kerja yang mengikat agar karyawan tidak bisa keluar. Ini dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan menekan biaya operasional usaha,” tegas Ganis.
Selain eksploitasi fisik dan ekonomi, penyidik menemukan dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap dua korban pria berinisial NIP dan MFP.
Modus yang digunakan tersangka adalah dituduh menghasut calon pekerja lain agar tidak melamar di brand restoran miliknya. Atas tuduhan tersebut, FD memaksa kedua korban menandatangani surat pengakuan bersalah artifisial.
”Berbekal surat pernyataan palsu itulah tersangka menekan dan memaksa korban melakukan perbuatan cabul maupun persetubuhan,” terang Ganis.
Polisi bersama Polresta Sidoarjo saat ini juga mendalami dugaan pelanggaran UU Pornografi. FD diduga mengambil ponsel korban untuk mengabadikan aksi asusilanya, merelokasi file tersebut ke ponsel pribadinya, lalu menghapus jejak digital di ponsel korban.
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, dokumen perjanjian kerja, kutipan akta kelahiran, serta pakaian milik korban.
Atas perbuatannya, FD dijerat Pasal 455 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 18 jo Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 185 jo Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Surabaya Agus Winarto menyampaikan bahwa FD masuk ke Indonesia pada 12 Maret 2026 menggunakan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor bertempo dua tahun.
Agus memastikan proses hukum pidana akan diprioritaskan sebelum tindakan keimigrasian diambil.
”Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), baru yang bersangkutan kami deportasi ke negaranya dan dimasukkan ke daftar penangkalan,” pungkasnya.
Penulis : Muji
Editor : Putri
