BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Carut-marut penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan tajam publik.
Di tengah polemik panjang dugaan perampasan hak warga miskin—seperti yang dialami Sumiati sejak 2018 hingga 2026 di mana bantuannya terus cair di rekening koran namun tak pernah sampai ke tangan yang bersangkutan kini kisah pilu serupa juga menghantam keluarga prasejahtera di Dukuh Karang.
Anggaran bansos untuk anak yatim piatu yang seharusnya cair pada tahun 2026 ini justru gagal total akibat pembatalan sepihak di kantor kecamatan dengan dalih batas usia. Ironisnya, kebijakan tersebut diduga sarat inkonsistensi dan tebang pilih.
Akbar Kurniawan, kakak dari sang penerima bantuan, mengungkapkan kekecewaan mendalamnya.
Adiknya yang selama ini rutin menerima alokasi dana yatim piatu senilai Rp1.500.000 terpaksa pulang dengan tangan hampa, padahal undangan resmi pencairan sudah di tangan.
“Undangan to yo tercatat nak nyoto. Oleh ki, lha tapi tekan kecamatan mbokku kok ditolak. Jare alasan umure 15 tahun lebih. Nama anak lain itu juga lebih 15 tahun 3 bulan, sedangkan adikku 15 tahun 6 bulan. Kok dicancel ngunu lo,” keluh Akbar melalui pesan singkat kepada awak media, Minggu (15/11/2026).
Jika undangan pencairan telah terbit, penolakan mendadak di loket pelayanan dengan alasan batas usia dinilai sangat janggal.
Terlebih lagi, adanya selisih usia yang sangat tipis antarpenerima justru diperlakukan secara diskriminatif, yang mengindikasikan lemahnya transparansi serta objektivitas petugas di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah kecamatan setempat maupun Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan diskriminasi pendataan dan mekanisme pembatalan sepihak ini.
Kasus yang menimpa keluarga Akbar mendesak instansi berwenang untuk segera melakukan audit total dan evaluasi terbuka, agar hak-hak anak yatim piatu tidak dikorbankan oleh birokrasi yang membingungkan masyarakat.
Sebelumnya, kasus serupa yang menimpa Sumiati, warga RT 08 Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, sempat mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Luluk Alifah. Ia berjanji akan menerjunkan tim untuk melakukan cross-check ke lapangan guna menelusuri ke mana aliran dana tersebut bermuara.
Luluk menyatakan pihaknya akan menyelidiki kenapa bantuan yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hingga tingkat desa itu tidak kunjung sampai ke tangan Sumiati.
“Biar nanti di cek nggih… apakah sebelumnya berhak menerima, kalau iya diterimakan siapa dan mengapa tidak diterima Bu Sumiati. Nanti saya minta cek lapangan TKSK dan desa,” tegas Luluk kepada awak media.
Kini, warga Desa Tanjungharjo dan sekitarnya mendesak agar praktik dugaan kejahatan sosial ini diusut tuntas hingga akar-akarnya, serta pelakunya diseret ke meja hijau.
Penulis : Takim
Editor : Putri
