Ketua DPRD Bojonegoro: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik Menu Gizi, Sepanjang Sesuai Fakta Sah-Sah Saja

- Admin

Kamis, 5 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik pelaporan wali murid oleh pihak SPPG Aulia di Kecamatan Ngraho akibat unggahan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial memicu reaksi keras dari pimpinan legislatif.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk melakukan pengawasan terhadap program nasional tersebut. Bojonegoro Hari Kamis 5/3/2026.

Menanggapi adanya upaya hukum terhadap wali murid yang mengunggah menu MBG, Abdullah Umar menyatakan bahwa kritik dan saran dari masyarakat adalah hal yang wajar dan dilindungi, selama informasi yang disampaikan akurat.

Baca Juga:  Setyo Wahono dan Nurul Azizah Resmi Akan Nahkodai Bojonegoro Periode 2025-2030

“Kalau itu (unggah di medsos) tidak ada masalah, karena seluruh masyarakat berhak menyampaikan saran dan kritik. Sepanjang saran itu dilakukan sesuai fakta yang ada, tidak mengada-ada, dan tidak mengarang, ya sah-sah saja,” tegas Umar.

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu merasa terancam dalam menyampaikan temuan lapangan. “Tidak ada masalah, tidak perlu takut sepanjang yang disampaikan adalah fakta sesungguhnya,”ungkapnya.

Sebelumnya, Umar juga menyoroti viralnya menu yang dianggap tidak memenuhi standar.
Ia mewanti-wanti para ahli gizi dan Kepala SPPG di tiap kecamatan agar bekerja lebih profesional sebagai pintu keluar-masuk menu.

Baca Juga:  ​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro

“Jika ada dapur bermasalah atau menu tidak standar, Kepala SPPG dan Ahli Gizi harus bertanggung jawab paling utama. Mereka harus profesional dan jangan sampai terintervensi oleh mitra kerja,” tambahnya.

Di sisi lain, jajaran Fraksi Gerindra Bojonegoro turut memberikan dukungan moral bagi para petugas SPPG. Mafthukan anggota selaku Komisi C dan Suprapto selaku Sekretaris DPC Gerindra, meminta SPPG tetap fokus bekerja selama administrasi lengkap.

Gerindra bahkan membuka pintu pengaduan bagi SPPG yang merasa mendapatkan tekanan dari mitra.
“Jika ada mitra yang melakukan intervensi atau menekan SPPG, silakan hubungi saya atau datang ke kantor DPC Gerindra Bojonegoro,” tegas Suprapto.

Baca Juga:  Ban Pecah, Daihatsu Grend Max Seruduk Guadrail Tol

Terkait kasus hukum yang terjadi di Ngraho, DPRD Bojonegoro berencana melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan SPPG terkait. Langkah Restorative Justice (RJ) atau penyelesaian secara kekeluargaan menjadi opsi utama agar kegaduhan ini tidak mencederai semangat program perbaikan gizi Presiden Prabowo di tingkat akar rumput.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru