BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ketua DPC Projo Bojonegoro, Mustakim, mengeluarkan pernyataan tegas terkait perlunya transformasi fundamental di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain tetap sepakat bahwa kepolisian tetap di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto dan wakil Presiden Gibran Raka Bumi.
Selain mewaspadai ancaman proxy war pasca-pilpres, ia menekankan bahwa Polri harus lebih “Presisi” dalam menangani perkara agar tidak menjadi alat kepentingan politik elit.
Refleksi Kasus Ijazah Presiden Jokowi
Mustakim menyoroti bagaimana penanganan isu-isu tertentu yang berlarut-larut justru memberikan ruang bagi pihak-pihak yang ingin memicu perpecahan.
Salah satu yang ia garis bawahi adalah polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang terus digoreng meski sudah ada klarifikasi resmi.
“Sudah saatnya Polri mereformasi pada internalnya, dan lebih presisi pada jalannya. Cukup kegaduhan dugaan ijazah Jokowi yang tidak kelar-kelar ini menjadi pelajaran yang terbaik dalam pemeriksaannya,” ujar Mustakim.
Ia menyayangkan isu tersebut masih terus bergulir di ruang publik, padahal fakta hukum dan akademis sudah sangat jelas.
“Pihak kampus Jokowi telah menyatakan kesaksian dan komentarnya, namun isu ini terus diproduksi. Polri harusnya bisa lebih cepat dan tegas menuntaskan ini agar tidak terus-menerus menjadi bahan adu domba,” tambahnya.
Mustakim melihat bahwa kelemahan Polri dalam menutup celah kegaduhan sering kali dimanfaatkan oleh kelompok elit politik untuk melakukan rekayasa.
Belajar dari dinamika di Pati, ia mengingatkan bahwa jika polisi tidak tegak lurus pada tupoksinya, maka demonstrasi dan konflik horizontal akan terus berulang.
Imbuh lelaki yang akrab dipangil Djaeman, Dengan Kepolisian di Bawah Presiden sama dengan menyelamatkan Negara dan kewibawaan negara, artinya Bagaimana pun Presiden dan wakil presiden dipilih secara konstitusional.
Kalau ada yang berpendapat Kepolisian di sejajarkan dengan kementerian atau dibawah Kementerian, maka alarm Demokrasi di Indonesia Negara sedang tidak baik-baik saja.
Dukungan Mustakim terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi juga dibarengi dengan syarat mutlak, loyalitas institusi keamanan.
Menurutnya, reformasi internal di tubuh Polri adalah kunci agar penegakan hukum tidak lagi bersifat transaksional dengan elit politik.
“Sudah saatnya Polri kembali ke jalannya yang benar, bekerja profesional sesuai tupoksi, dan loyal sepenuhnya kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh narasi-narasi sampah yang sebenarnya sudah selesai secara fakta,” tegas Mustakim menutup pernyataannya.
Editor : Putri
