BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Diskusi publik bertema “Projo di Persimpangan Jalan..!” yang digelar Dewan Jegrank Unboxing Podcast di Kafe Copitalist, Sukorejo, Senin malam (18/11/2025), menjadi ruang dialog terbuka yang membahas arah gerakan relawan Projo pasca Pilpres dan hubungan mereka dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Sejumlah perwakilan partai politik turut hadir memberikan pandangan terhadap isu nasional maupun dinamika relawan.
Acara yang dimulai pukul 20.00 WIB itu menghadirkan tiga narasumber: Ketua DPC Projo Bojonegoro Mustakim, Sekretaris DPC Partai Gerindra Bojonegoro Suprapto, dan Ketua DPD PSI Bojonegoro Ridwan Habibi. Suasana diskusi berjalan santai namun tetap penuh substansi.
Ketua DPC Projo Bojonegoro, Mustakim, menegaskan bahwa relawan Projo hingga kini tetap berpegang pada garis historis dan ideologis Presiden Joko Widodo. Sejak awal, kata dia, Projo mengemban peran sebagai relawan yang mengawal kebijakan pemerintah.
Dalam diskusi itu, Mustakim juga menepis tuduhan yang menyeret nama Budi Arie Setiadi dalam sejumlah isu nasional.
“Tidak ada mufakat, perintah, atau dokumen yang menegaskan keterlibatan Budi Arie. Secara hukum sudah clear,” ujarnya.
Ia menjelaskan, mandat Presiden Jokowi kepada Budi Arie ketika menjabat Menteri Kominfo menyelesaikan proyek bermasalah dan memberantas judi online.
“Keduanya dikerjakan dalam waktu singkat dengan progres yang terukur,” tambahnya.
Mustakim juga menyoroti keberhasilan Budi Arie saat diberi tugas oleh Presiden Prabowo untuk membentuk koperasi.
“Dalam dua bulan, lebih dari 81 ribu koperasi merah putih berhasil terbentuk. Itu bukti kapasitas kerja yang konkret,” tegasnya.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Bojonegoro, Suprapto, menegaskan bahwa Gerindra tetap konsisten mengikuti keputusan ketua umum, termasuk dalam pencalonan Prabowo Subianto sejak periode pertama.
“Gerindra adalah partai terbuka, tetapi disiplin politik tetap prinsip utama. Kami tidak ingin kesalahan periode sebelumnya terulang,” katanya.
Suprapto mengungkapkan, pengalaman ketika ada kader yang justru melakukan pelanggaran meski mendapat kepercayaan membuat partai semakin berhati-hati dalam menyikapi isu relawan maupun dinamika politik nasional.
“Kami harus menjaga marwah organisasi dan memastikan seluruh arah perjuangan sejalan dengan keputusan ketua umum,” imbuhnya.
Ketua DPD PSI Bojonegoro, Ridwan Habibi, turut meluruskan isu yang menyebut bahwa PSI menawarkan jabatan struktur kepada figur tertentu dari Projo.
“Struktur DPP PSI sudah ditetapkan jauh sebelum Kongres Projo. Tidak ada unsur Projo di dalamnya,” tegasnya.
Ridwan menegaskan bahwa saat ini PSI fokus pada konsolidasi internal setelah masuknya sejumlah kader baru. Ia menilai dinamika arah politik Projo merupakan hak politik relawan yang harus dihormati.
“Projo memiliki ruang gerak sendiri. Dan itu bagian dari demokrasi yang sehat,” katanya.
Dalam sesi dialog, moderator mengangkat pertanyaan mengenai relevansi Projo terhadap program kerja pemerintah saat ini.
Suprapto menyatakan hubungan antara kader Gerindra dan relawan tetap terjaga, namun pengalaman pemilu sebelumnya membuat partai lebih selektif dalam merespons dinamika yang ada.
“Kami tidak ingin asumsi publik yang keliru justru berdampak negatif pada partai,” ujarnya.
Sementara Mustakim menegaskan bahwa Projo ingin terus berkembang menjadi organisasi relawan yang sehat, modern, dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat.
Diskusi yang berakhir sekitar pukul 21.44 WIB itu berlangsung dinamis dan penuh argumentasi, namun tetap dalam suasana kondusif. Para narasumber saling bertukar pandangan mengenai masa depan relawan serta hubungan mereka dengan partai politik.
Acara ditutup dengan benang merah bahwa dinamika antara relawan dan partai politik merupakan proses wajar dalam demokrasi, selama tetap berada dalam koridor hukum, etika politik, dan keputusan organisasi.
Penulis : Takim
Editor : Putri
