SMKN 1 Baureno Bojonegoro Diterpa Isu Tak Sedap Soal Infak

- Admin

Rabu, 28 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pendidikan di Bojonegoro kembali diguncang kabar tak sedap. Lagi-lagi SMKN 1 Baureno kini berada di pusaran badai setelah dugaan praktik Pungutan Liar (Pungli) berjamaah dan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP) viral di media sosial.

Ironisnya, meski isu ini telah meledak sejak awal Januari 2026, pihak sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan setempat seolah kompak “tutup telinga”.

Penelusuran tim redaksi SUARABANGSA.co.id menemukan bahwa keresahan ini bukan barang baru.
Isu ini sudah mulai digelorakan oleh akun media sosial Info Jawa Timur sejak 5 Januari 2026.

Namun, ada fenomena ganjil, jejak digital keluh kesah wali murid selama ini nyaris tak tersentuh media arus utama, seolah ada kekuatan yang menjaga agar SMKN 1 Baureno tetap “steril” dari kritik.

Baca Juga:  Dapat Ilmu dari Pelatihan WUB, Warga Pamekasan Ini Jadi Pengusaha Kue

Namun, “bangkai” yang disembunyikan akhirnya tercium juga. Hingga Selasa (27/1/2026), gelombang protes warganet tak lagi terbendung.

Modus “Infak Siluman” Rp1,8 Juta
Modus yang dijalankan diduga sangat sistematis. Pihak sekolah menarik dana sebesar Rp1,8 juta per siswa dengan label “Infak”. Namun, sifat “sukarela” dalam infak tersebut hanyalah kedok.

Angka yang Dipatok, Nilai uang ditentukan secara kaku, bukan atas kerelaan wali murid. Alergi Kuitansi, yang paling mencurigakan, pihak sekolah ditengarai enggan mengeluarkan kuitansi resmi.

“Kemarin bayar 1,5 juta, tapi tidak berani kasih kuitansi. Takut di-share mungkin,” tulis akun @nara_azzara di kolom komentar yang viral.

Penolakan pemberian kuitansi ini adalah pelanggaran berat terhadap asas akuntabilitas lembaga publik dan diduga kuat untuk menghindari jerat hukum Permendikbud No. 44 Tahun 2012.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Akan Berikan Insentif Bagi Warganya yang Mau Menikah, Ini Syaratnya

Tak berhenti di pungli, pengelolaan dana PIP juga disorot tajam. Sekolah diduga memobilisasi siswa untuk menyetorkan kembali dana bantuan pemerintah tersebut ke sekolah.

Bahkan, muncul klaim penahanan handphone (HP) baru milik siswa sebagai jaminan agar mereka tidak membawa pulang dana PIP tersebut. Praktik ini dinilai mencederai hak siswa miskin yang seharusnya menerima bantuan utuh tanpa potongan atau pengkondisian.

Hingga detik ini, Kepala Sekolah SMKN 1 Baureno, Dedy Widodo, S.T., M.M., masih memilih bungkam seribu bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pembelaan.

Sikap diam ini justru semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam manajemen keuangan sekolah tersebut.

Baca Juga:  Terungkap, Wanita yang Joget TikTok di Masjid Diduga Oknum Pegawai BAS Sampang

Setali tiga uang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro-Tuban belum bisa dihubungi.

“Pendidikan di SMKN 1 Baureno tidak boleh menjadi negara dalam negara yang kebal hukum,” tegas salah satu netizen dalam diskusi daring yang

Dari jejak digital, data menunjukkan bahwa praktik penarikan dana ini diduga telah menjadi tradisi tahunan yang dipelihara di SMKN 1 Baureno.

Selama bertahun-tahun wali murid terbungkam oleh rasa takut, namun keberanian yang muncul di awal tahun 2026 ini diharapkan menjadi pembuka tabir gelap pengelolaan dana pendidikan di Bojonegoro.

Catatan kritis redaksi: Apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan turun tangan, ataukah mereka akan membiarkan SMKN 1 Baureno terus menjadi ladang pungli di bawah kepemimpinan yang anti-kritik?

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru