Harga Gabah Anjlok, Semut Ireng Minta Satgas Pangan dan APH di Bojonegoro Turun Tangan

- Admin

Kamis, 10 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id  – Ormas Rejo Semut Ireng mulai resah dengan tidak menentunya harga gabah kering di petani di Bojonegoro yang tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan pemerintah.

Harga gabah yang berlaku di Bulog Bojonegoro sejak 15 Januari 2025 adalah Rp6.500 per kilogram. HPP ini berlaku untuk gabah kering pedesaan (GKP).

Lulus Setiawan SH, selaku Kordinator Rejo Semut Ireng yang bergerak di bidang pertanian menyayangkan dan prihatin dengan Kondisi saat ini

Dari bulan Januari sampai Maret, harga gabah Turun, dari HPP 6500 turun ke 6400 sampai 5800, di bulan April mulai turun lagi sampai 5100 rupiah perkilo.

Baca Juga:  21 Desa di Kecamatan Kapas Bojonegoro Menginisiasi Kapas Carnaval Night

Di bulan Maret panen raya pertama menjelang lebaran saat bulan puasa harga gabah mulai turun drastis saat terdengar isu kabar Perum Bulog Bojonegoro tidak mengambil Gabah dari petani (Red: Penyerapan).

Hal tersebut disikapi oleh Relawan Presiden Prabowo Subianto yang tergabung di Rejo Semut Ireng, Lulus Setiawan.

Menurutnya, terjadinya permainan tengkulak dan beberapa pihak hingga terjadinya turunnya harga dari 6500 sampai 5100 rupiah yang tidak sesuai dengan HPP.

“Saya selaku koordinator Rejo Semut Ireng Bojonegoro mengkritisi komitmen Bulog dalam proses pembelian gabah dari petani saat ini. Sebagai mitra masyarakat dan pemerintah daerah Bojonegoro,” terangnya.

Baca Juga:  Perbup Nomor 15 2022 Dikabarkan Tuai Persoalan, Ini Kata Kepala DPMPD Bojonegoro

“Kami menyayangkan harga gabah yang hanya dibandrol 5100-5300, padahal pemerintah sudah menetapkan harga gabah sebesar 6500,” ungkapnya.

Lulus Setiawan juga berharap pemangku Jabatan, Perum Bulog Bojonegoro, Aparat Penegak Hukum Bojonegoro, Satgas Pangan Bojonegoro segera menindak lanjuti keadaan ini, Dengan adanya efesiensi Anggaran dan krisis dunia sudah berdampak pada masyarakat petani.

Kalau lagi-lagi petani yang menjadi korban maka keadilan bagi rakyat Bojonegoro belum terasa, dalam hal Ini bulog dan Mitra Bulog yang menjadi leading sektor pembelian di petani maka Bulog harus bertangung jawab.

Baca Juga:  Dilaporkan Atas Dugaan Pemotongan Dana PKH ke Kejaksaan Negeri Sampang, Begini Klarifikasi Holil

“Di tengah kondisi ekonomi saat ini, kami berharap Bulog dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Hadir di Wilbex 2026, National Hospital Buka Konsultasi Gratis Bagi Pengunjung
XPENG Perluas Pasar Mobil Listrik Pintar di Jawa Timur lewat GIIAS Surabaya 2026
GIIAS Surabaya 2026, BYD Perkenalkan M6 DM untuk Mobilitas Keluarga
GIIAS Surabaya 2026, Wamenperin Soroti Pertumbuhan Kendaraan Ramah Lingkungan
BAIC T1 Jadi Andalan Baru di GIIAS Surabaya 2026, Harga Spesial Rp 393 Juta
VinFast Dorong Konsumen Tak Khawatir Beralih ke Mobil Listrik
GIIAS Surabaya 2026 Perluas Area Pameran, Hadirkan 37 Merek Kendaraan
Tegaskan BUMN Bukan Milik Penguasa, Pidato Presiden Prabowo Raih Tepuk Tangan Riuh Eksekutif-Legislatif Bojonegoro

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru