BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pengurus DPC Projo Bojonegoro juga ikut menyikapi sejumlah nama yang diusulkan menjadi Pj Bupati Bojonegoro, Jawa Timur.
Manan, Pengurus DPC Projo Bojonegoro mengungkapkan jika terkait nama-nama Pj Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Jatim dan DPRD Bojonegoro tidak perlu diperdebatkan.
Menurut Manan, untuk mencari Pj Bupati tetap harus mengikuti keputusan Menteri dalam Negeri yang terus diajukan ke presiden Joko Widodo dan untuk disetujui Presiden.
Sosok yang paling tepat untuk menjadi Pj Bupati Bojonegoro menurut Manan adalah Sekretaris Dewan (Sekwan) Edi Susanto.
“Menurut saya yang paling tepat adalah Sekwan Edi Susanto, karena dia secara Birokrasi berpengalaman dan menguasai,” terangnya.
Namun jika tiga nama usulan dari DPRD Bojonegoro tidak cocok dan dari provinsi juga tidak cocok, Mendagri juga harus mempertimbangkan secara serius untuk Bojonegoro.
“Bisa saja ditunjuk dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri yang tidak pro A dan pro B,” ujarnya.
Imbuhnya, demi penyelamatan aset Daerah dan keuangan Bojonegoro (APBD) ke depan, Menteri Dalam Negeri juga harus hati hati dalam memutuskan usulan usulan dari Gubernur (Provinsi) maupun dari DPRD Bojonegoro yang dikirim tersebut.
“Karena pada 2021 Pemerintah telah melakukan Refocusing Anggaran dari APBN sampai APBD, hal tersebut perlu evaluasi juga anggaran yang lama mestinya dari 2015 sampai 2021,” sambungnya.
Dan yang terpenting, menurutnya Pj bupati ini bisa sinergi dengan masyarakat kecil dan pro dengan program program Jokowi serta bukan titipan pejabat masa lalu.
“Minimal orang orang yang pro Jokowi, dan bukan titipan pejabat masa lalu, karena Bojonegoro punya aset yang besar dan harus ada evaluasi dan diaudit silpa-nya dari 2015 sampai 2023,” ucapnya.
Karena Presiden Jokowi telah melakukan Refocusing Anggaran APBN/APBD demi efesiensi anggaran (2021).
“Jangan sampai aset Bojonegoro hilang,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
