BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpin oleh Moeldoko bersama jajaran Deputi satu dan deputi empat ke Bojonegoro.
Dalam lawatan ke Bojonegoro juga mendatangi Pondok Al Fatimah dalam festival Al banjari, sebelum ke pondok Al Fatimah Moeldoko bersama jajaran juga mengunjungi Proyek Sekala Nasional yaitu Jambaran Tiyung Biru (JTB).
Dalam Pantauan Awak media SUARABANGSA.co.id, Moeldoko bersama Rombongan meninggalkan Al Fatimah 22:30 WIB.
Dalam kesempatan jumpa pers, Moeldoko mengomentari beberapa hal Proyek Sekala Nasional segera diselesaikan seperti yang diarahkan oleh presiden Joko Widodo.
Saat disingung terkait pembangunan Waduk Karang Nongko yang masih bermasalah dalam hal pembebasan lahan dan pengerjaannya, Staff Kepresidenan yang kelahiran di Kediri tersebut mengatakan bahwa semua pihak agar memahami kegunaan dan asas manfaat pembangunan waduk tersebut. Dan Pemerintah harus segera menyelesaikan dengan baik.
Menurutnya, Pemerintahan Jokowi selalu melihat dan merencanakan sesuai azas manfaat infrastruktur tersebut.
“Yaa harus diatasi, karena pak Jokowi selalu melihat kegunaan, bukan masalahnya, kegunaannya ini yang kita kedepankan, karena kita lihat kegunaannya, kegunaan yang luar biasa untuk petani, untuk penanggulangan banjir, itu yang dilihat. Persoalannya akan Kita akan bereskan,” ungkapnya.
Moeldoko juga menceritakan, Dulu saat konflik di Wadas KSP juga turun ke bawah dan terlibat menyelesaikannya.
“Dulu waktu di Wadas saat ada masalah KSP turun tangan semua selesai, intinya kita harus Bisa memberikan pemahaman kepada semua pihak atas manfaat obyek itu, apalagi ini Projek PSN,” terangnya.
Lanjutnya, KSP akan segera menjembatani dan memangil semua pihak agar projek Nasional tersebut berjalan dengan baik.
“Dan kita akan mendorong kepada pihak dari pemerintahan supaya mendekatkan masalah jangan menjauh dari permasalahan, KSP yang akan mengundang mereka, duduk bersama menyelesaikan bersama,” ungkapnya.
Saat disingung terkait konflik Kawasan Hutan Sosial yang ada di beberapa titik di Bojonegoro yang saat ini belum ada titik temu dengan Perhutani. Dalam penentuan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) ditetapkan oleh Menteri dan dikelola oleh KHDPK yang dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada BUMN bidang Kehutanan tersebut menjadi keresahan beberapa petani masyarakat hutan.
“Ya nanti kami saran kan pada teman teman yang mempunyai masalah kawasan hutan sosial, KSP membuka pintu seluas luasnya, anda bisa datang kesana silahkan datang dan diskusi bersama-sama, KSP ada team khusus terkait kawasan hutan sosial Kita (KSP)akan menjembatani kepada KLH, teman teman jangan kuatir kita akan jembatani,” pungkasnya.
