Dapat Rekomendasi 7 Poin dari DPRD Bojonegoro, Ini Tanggapan Bupati Anna

- Admin

Rabu, 2 Agustus 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menghadiri rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (31/7/2023) di Gedung DPRD.

Agenda rapat paripurna adalah penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anna Mu’awanah mengucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi-fraksi dalam raperda tersebut. Bupati menyampaikan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2022 melebihi target nasional, provinsi, dan kabupaten lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,32 persen, provinsi sebesar 5,34 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 6,06 persen.

Bupati Anna juga mengungkapkan tingginya pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan. Untuk tingkat penurunan kemiskinan nasional sebesar 0,10 persen, Provinsi Jawa Timur sebesar 0,43 persen, sedangkan di Bojonegoro mencapai 1,10 persen. Data kemiskinan diambil langsung dari desa dan membuat Bojonegoro menjadi satu-satunya kabupaten yang memiliki data kemiskinan daerah (DAMISDA).

Baca Juga:  Tak Punya BPJS, Warga Sampang Kini Bisa Pakai UHC untuk Pengobatan Gratis, Ini Syarat dan Prosedurnya

“Faktor lain adalah terkait pengendali inflasi. Inflasi Bojonegoro terendah secara nasional. Nasional 5,51 persen, provinsi 6,52 persen, sementara Bojonegoro 1,97 persen. Inflasi rendah mendorong daya beli atau purchasing power parity (keseimbangan kemampuan berbelanja) bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Anna juga mengapresiasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam memberikan rekomendasi kepada Pemkab Bojonegoro. Salah satu rekomendasi terkait pemberian insentif kepada 12.150 tenaga kerja, termasuk petani tembakau, dengan total anggaran sekitar Rp 25,4 miliar untuk tahun 2023.

“Sebenarnya hal ini telah kita lakukan, tapi tidak apa apa,” ungkapnya.

Selain itu, juga terdapat rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum mencapai 100 persen. Bupati menegaskan perlunya dukungan DPRD untuk mendorong pelayanan yang lebih baik dan komprehensif, termasuk dalam hal meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga:  Pemkab Pamekasan Bentuk Tim Khusus Penurunan Kasus Balita Stunting

“Hal ini terkait pasar jadi setelah PD pasar di bubarkan kita tidak bisa mendapatkan pendapatan, selama ini kita tidak menerima pendapatan dari pasar, jadi kami mohon dukungan anggota dewan untuk dukungan tidak hanya parsial saja,” jelasnya.

Imbuhnya, sementara terkait SiLPA sebesar Rp 3,2 triliun berasal dari 2 sumber. Pertama, target pendapatan yang semula Rp 4,200 triliun berubah menjadi Rp 5,767 triliun. Sehingga di akhir tahun, dana masuk Rp 1,567 triliun. Artinya pendapatan melebihi terget yang kemudian bisa digunakan di P-APBD 2023 dan APBD 2024.

Baca Juga:  Pj Bupati Bojonegoro Tinjau Kegiatan Posyandu di Desa Ngunut Dander

Kedua, adanya penyerapan anggaran sebesar 82,83 persen dan tak bisa mencapai 100 persen. Sehingga dari rencana anggaran Rp 6,493 triliun terserap Rp 5,378 triliun atau menyisakan Rp 1,115 triliun yaitu dari efisiensi serta pekerjaan yang tidak selesai.

“Kami berterima kasih kepada DPRD yang senantiasa melaksanakan peraturan Daerah. Dan ini sebagai bentuk konstitusi kami yang sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih juga kepada eksekutif yang menyiapkan beberapa materi anggaran. Tanpa eksekutif pelaksanaan tentu tidak bisa maksimal,” pungkas Bupati Anna.

Dalam pantauan Awak media SUARABANGSA.co.id, hadir pula dalam rapat paripurna tersebut para pimpinan DPRD, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat se Kabupaten Bojonegoro, serta para tamu undangan.

Berita Terkait

Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
Berkat SIPINTAR PPID, Diskominfo Sumenep Raih Penghargaan Inovasi untuk Kategori OPD
Pemkab Sumenep Luncurkan Aplikasi ASN SEHATI, Langkah Preventif Atasi Masalah Kesehatan ASN
Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:43 WIB

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra

Minggu, 22 November 2026 - 10:35 WIB

Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan

Jumat, 20 November 2026 - 17:51 WIB

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 18 November 2026 - 20:04 WIB

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 11:39 WIB

Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB