SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Ratusan Aktivis PMII Sumenep melakukan aksi demonstrasi penolakan naiknya Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kantor bupati dan DPRD setempat (8/9/2022).
Aksi ini digelar dengan cara berorasi secara bergantian. Di mana mereka mengklaim kenaikan harga BBM ini jelas menyengsarakan dan membebani masyarakat. Sehingga, bupati dan DPRD harus menolak atas kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat.
Mereka juga membawa sejumlah poster yang salah satunya bertuliskan Bapakku Kan Capek, Istirahat Jangan Bikin Melarat dan membawa sejumlah poster lainnya.
Aksi mahasiswa ini langsung direspon bupati Sumenep Achmad Fauzi. Menurutnya, pihaknya mengapresiasi aspirasi masyarakat, yang sudah memperjuangkan hak-hak rakyat.
“Kami bangga, karena mahasiswa disini masih peduli dengan kepentingan masyarakat,” katanya melalui sambungan telepon.
Dia menuturkan, aspirasi penolakan terhadap BBM pasti akan diakomodir dan ditindaklanjuti. Bahkan, pihaknya juga akan melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
“Secara kelembagaan, kami juga akan mengirim surat kepada pemerintah terkait aspirasi ini,” ujarnya.
Sebab, sambung ketua DPC PDI Perjuangan ini, kebijakan ini bukan daerah, melainkan pemerintah pusat. Sehingga, pihaknya tidak punya untuk menolak atau membatalkan kebijakan.
“Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi ini. Ingat ini kewenangan pusat,” tuturnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap aspirasi ini bisa menjadi atensi pemerintah pusat.
“Intinya, kami tetap berupaya maksimal terkait ini. Semoga bisa menjadi perhatian pemerintah. Semua aspirasi terkait ini pasti akan disampaikan,” ujarnya.
Suami Nia Kurnia ini mengungkapkan, apabila harga BBM ini tetap tidak turun, maka pihaknya sudah menyiapkan skema subsidi. Baik yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun APBD Sumenep.
“Dari pemotongan dua persen sisa DAU (Dana Alokasi Umum) tahun ini akan diperuntukkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Subsidi trasnportasi. Jadi, dana yang disiapkan untuk itu sebesar Rp 6 miliar,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dari APBD juga sudah disiapkan subsidi untuk petani dan pemberian pupuk gratis. Hal ini dilakukan meringankan beban petani paska kenaikan BBM.
“Yang jelas, kami siapkan langkah taktis agar bisa meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Sebab, terang dia, pemkab Sumenep pasti akan hadir kepada masyarakat terdampak paska BBM ini.
“Kami tidak akan tinggal diam, jika ini berdampak negatif kepada masyarakat. Sebab, sudah disiapkan langkah taktis di atas itu,” pungkasnya.
