Penyebab BLT-DD di Sejumlah Kecamatan Tak Kunjung Cair, Begini Penjelasan DPMD Sampang

- Admin

Kamis, 19 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bertanya-tanya, karena belum ada kejelasan, mengapa dana Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu tak kunjung cair.

Padahal, menurut mereka, dana BLT-DD tersebut seharusnya sudah diterima pada beberapa bulan lalu, tapi hingga kini belum diterima sepeser pun. Seperti halnya di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Pada pemberitaan sebelumnya, para keluarga penerima manfaat BLT-DD menagih janji Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat yang akan menyalurkan bantuan tersebut per hari Sabtu kemarin.

Abdur Rohim salah satu warga Kecamatan Camplong mengaku bingung, apa yang menjadi permasalahan hingga saat ini BLT-DD itu belum cair. Padahal, sudah dijanjikan akan dicairkan hari Sabtu kemarin.

“Kami mohon dipercepat, diperjelas jadwalnya. Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi. Katanya kan BLT ini cair setiap bulan. Tapi hingga saat ini kok belum juga cair, jangan sampai telat lah,” keluh Rohim, Rabu (18/08/2021).

Baca Juga:  Fantastis! Ternyata Segini Ongkos Perjalanan Dinas dan Biaya Makan Rapat Dinkes Sampang

Menanggapi persoalan itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, R Chalilurachman melalui Kabid Bina Pemerintahan Desa Ilham Nurdayanto mengaku keberatan atas pemberitaan media online ini, yang mengatakan jika pihak DPMD belum mencairkan BLT Dana Desa.

“Kaitan dengan proses pencairan BLT-DD per hari Sabtu dan itu sudah kami salurkan. Jadi berita yang mengatakan kami ini tidak salurkan BLT-DD per hari Sabtu itu salah, kami keberatan terhadap berita itu,” protesnya pada kontributor suarabangsa.co.id, Kamis (19/08/2021).

Menurutnya bahwa, ada beberapa proses tahapan dalam penyaluran BLT Dana Desa, sehingga tidak kunjung cair kepada masyarakat. Salah satunya, karena adanya pemindah bukuan atau salur uang.

Proses salur uang, kata dia, adalah proses transfer dari kas Negara kepada kas Desa. Kas desa itu ada di Bank Sampang (BAS), sementara BAS ini bukan Bank yang bisa kliring.

“Tentunya harus ada Bank yang bisa menerima uang dari APBN, dalam hal ini adalah Bank Jatim. Jadi uang yang dari pusat itu di transfer ke Bank Jatim dulu sebagai rekening penerimaan DD,” urainya.

Baca Juga:  Forkopimda Jatim Siapkan Antigen Massal di Bangkalan

Setelah itu, lanjutnya, uang tersebut kemudian di pindah bukukan ke rekening kas desa di BAS. Proses pemindah bukuan itu harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa dan juga Bendahara Desa.

“Jadi uang yang sudah ready di masing-masing kas desa itu langsung di pindah ke rekening keluarga penerima manfaat. Nah, jika tidak ada surat pernyataan dari Kepala desa, uang tersebut tidak bisa di pindah bukukan,” bebernya.

Dikatakannya, dari beberapa proses yang sudah dilakukan itu hanya ada empat Kecamatan yang memenuhi syarat dan dianggap siap mencairkan BLT-DD, yakni Kecamatan Sreseh, Torjun, Omben dan Kecamatan Sampang.

“Maka di empat Kecamatan itu lah kami salurkan terlebih dahulu, agar proses pencairan BLT-DD ini bisa merata di dalam satu kecamatan,” imbuhnya.

Untuk itu, Ilham mendorong para Kepala Desa yang masih belum melakukan pemindah bukuan untuk segera di selesaikan agar BLT-DD bisa segera dicairkan ke para KPM.

Baca Juga:  Buron 7 Bulan, Pelaku Pembacokan di Taman Wiyata Bahari Sampang Akhirnya Keok Diciduk 'Dhemit'

“Termasuk desa-desa yang ada di kecamatan Camplong, makanya kita ranking dulu desa mana saja yang dana BLT-DDnya sudah siap di rekening, nanti kita jadwalkan,” akunya.

Dijelaskan, bahwa mekanisme pencairan BLT-DD berbeda dari sebelumnya. Hal itu sesuai dengan kebijakan dari Sekjen Kemendesa yang telah berkonsultasi pada Sekretaris Negara terkait vaksinasi.

“Jadi, di salah satu poin itu menegaskan bahwa sesuai rekom dokter jika KPM yang layak divaksin namun KPM ini menolak untuk divaksin, maka KPM tersebut tidak berhak menerima BLT-DD,” paparnya.

Diakuinya, bahwa dalam setiap penyaluran BLT-DD di setiap desa, pihaknya menggandeng puskesmas setempat untuk melakukan vaksinasi desa tersebut.

“Bagi KPM yang belum divaksin, nanti akan dilakukan vaksinasi ditempat oleh para nakes dari puskesmas,” tandasnya.

Baca juga berita dibawah ini:

Aneh! BLT Dana Desa Tidak Juga Cair, Sejumlah KPM di Sampang Kembali Mengeluh

Berita Terkait

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik KPU Sumenep 2024 Memasuki Tahapan Ekspose ke Kejati Jatim
Baru Dilantik, Isu Rangkap Jabatan Pedangkat Desa Menanti Peran Kepala DPMD Sumenep
Soroti Belanja Modal dan Bansos yang Mandek, Golkar Bojonegoro Desak Evaluasi Total APBD 2025
Realisasi Pendapatan APBD Bojonegoro 2025 Lampaui Target, Capai 110,51 Persen
Perkuat Layanan Kanker, Siloam Hospitals Surabaya Operasikan LINAC dan CT Simulator
EastFood Indonesia 2026 Bidik 20 Ribu Pengunjung, Perkuat Posisi Jatim sebagai Pusat Industri Pangan Indonesia Timur
Resmikan PT NPHI, Bupati Bojonegoro Lepas Pengiriman Perdana 7,5 Ton Chip Porang

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:27 WIB

PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:39 WIB

Olimpiade Sains dan Matematika Tingkat Asia (ASMOPSS) ke-15 Diikuti 6 Negara, Diselengarakan di Bojonegoro

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

Anggaran Melambung Tinggi, Dana Pokir DPRD Bojonegoro Menjadi Sorotan KPK

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:21 WIB

Sembilan Kades di Bojonegoro Diperiksa KPK

Berita Terbaru

IlusIlustrasi Kasus BSPS Sumenep

Daerah

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan

Kamis, 25 Jun 2026 - 12:53 WIB