Oleh:
Nuriel Heideger
Pengamat Sosial
Berdirinya sebuah universitas sesungguhnya merupakan tujuan mulia dalam kehidupan, berdirinya sebuah universitas merupakan kemajuan sebuah peradaban. Didalam universitas para generasi muda ditempa untuk dapat mendayagunakan nalar mereka, yang kemudian tercipta sebuah produk dari pengetahuan seperti teknologi canggih yang jamak kita gunakan pada saat ini. Ilmu pengetahuan bagi manusia merupakan pusat kehidupan, bisa kita bayangkan ketika homo sapiens spesies manusia saat ini tidak mengalami revolusi kognitif, maka mustahil pada saat ini penulis dapat menggunakan laptop sebagai media untuk menuliskan pemikiran. Universitas juga merupakan lumbung ilmu pengetahuan, sehingga orang-orang yang ada didalamnya pun dijuluki sebagai orang-orang intelektual atau yang terpelajar.
Aktivitas didalam sebuah universitas selain mencakup kegiatan-kegiatan akademik, juga terdapat aktivitas administratif sebagai penunjang kegiatan akademik. Pengisian borang untuk keperluan legalitas kampus seperti akreditasi, merupakan salah satu contoh bagaimana universitas menjalankan aktivitas administratif. Selain sebagai pencetak generasi intelektual universitas juga merupakan tempat bersemainya kejujuran dan integritas, berbeda hal nya dengan politikus yang memiliki semboyan ‘boleh berbohong namun tidak boleh salah’, namun para akademisi justru sebaliknya yang memiliki semboyan ‘boleh salah namun tidak boleh bohong’. Namun semboyan yang mengatakan akademisi boleh salah namun tidak boleh berbohong, tidak berlaku bagi para oknum petinggi di sebuah universitas swasta di Kota Madiun, dalam konteks ini telah terjadi diskontinuitas pengetahuan tentang fungsi universitas . Para oknum petinggi kampus tersebut telah bertahun-tahun melakukan praktik-praktik manipulasi dalam menjalankan roda kehidupan kampus, pemalsuan tanda tangan absensi kehadiran mahasiswa, tanda tangan palsu dosen pembimbing skripsi hingga praktik plagiasi merupakan contoh praktik manipulasi bagi sebuah universitas yang baru berdiri sekitar 3 tahunan tersebut. Ironisnya praktik manipulasi tersebut justru dianggap sebagai hal biasa oleh beberapa dosen dan mahasiswa, bahkan dianggap menjadi sebuah ‘kebenaran’.
Apa yang terjadi di salah satu universitas swasta di Kota Madiun tersebut, dapat dijelaskan dari perspektif relasi kuasa dan pengetahuan yang merupakan karya pemikiran seorang filsuf postmodern yakni Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan lah yang selama ini menjustifikasi bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kebenaran merupakan hasil dari kekuasaan dan pengetahuan itu sendiri. Kekuasaan menghasilkan kebenaran subjektif, karena melibatkan pengetahuan, maka kebenaran tersebut menjadi bersifat disipliner. Lebih lanjut Foucault menjelaskan bahwa pengetahuan apapun bentuknya tidak pernah melampaui rezim kebenaran dan kekuasaannya sendiri, dan setiap pengetahuan pasti terbentuk dan terikat dalam kondisi sosio-historis yang konkrit dalam kesementaraan, serta tidak pernah mentransformasikan diri menjadi sebuah kebenaran-kebenaran objektif dan universal. Apa yang terjadi di salah satu universitas swasta di Kota Madiun, merupakan gambaran sebuah sistem tata kelola kampus yang penuh manipulasi. Praktik manipulasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut oleh sebagian dosen dan mahasiswa merupakan suatu pengetahuan yang kebenarannya bersifat subjektif, bagi mereka praktik manipulasi merupakan sebuah kelaziman. Pengetahuan tentang tata kelola kampus yang penuh dengan praktik manipulasi tersebut, tidak terlepas dari apa yang namanya adanya relasi kuasa di mana rektor sebagai pimpinan tertinggi kampus yang memproduksi sebuah pengetahuan tentang praktik manipulasi tersebut. Rektor di universitas tersebut sangat memiliki power dalam mengendalikan roda kehidupan kampus, bahkan tidak sedikit para dosen yang memiliki sikap kritis dalam menyikapi kebijakan kampus justru akan dikucilkan. Beberapa mahasiswa yang dekat dengan rektor di mana anak si rektor juga berkuliah di kampus tersebut, tidak segan-segan untuk membantah dan menentang apa yang dilakukan oleh para dosen yang bersikap kritis terhadap sistem tata kelola kampus. Anak rektor dan para kawan mahasiswanya bahkan memiliki tekad yang kuat dalam membela sistem tata kelola kampus, yang selama ini penuh praktik manipulasi.
Sebuah ironi bagi perguruan tinggi yang seharusnya mencetak generasi berintegritas dan jujur, namun dalam kesehariannya oknum pimpinan kampus justru menggunakan powernya untuk memproduksi sebuah pengetahuan tentang manipulasi, yang pada akhirnya pengetahuan tersebut menjelma menjadi sebuah kebenaran subjektif yang mutlak bagi sebagian dosen dan mahasiswa. Praktik manipulasi di kampus tersebut salah satu contohnya adalah kegiatan perkuliahan, di mana pada faktanya tidak ada perkuliahan luring atau tatap muka namun pihak kampus membuat laporan perkuliahan tersebut seolah menjadi perkuliahan tatap muka, dan menyiasatinya dengan mengisi penuh absensi seluruh mahasiswa. Begitupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dosen, di mana banyak para dosen yang mengaku bahwa mereka tidak merasa mengajar mata kuliah tersebut, namun mereka menemukan bukti bahwa dalam silabus tertulis nama bahwa dosen yang bersangkutan telah mengampu mata kuliah yang tidak pernah diampunya. Salah satu contoh lagi terdapat sebuah skripsi mahasiswa, di mana pada halaman pengesahan skripsi tersebut terdapat tanda tangan dosen pembimbing di mana dosen yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan tugas dari kampus untuk melakukan bimbingan skripsi, namun dalam skripsi tersebut terdapat tanda tangan dosen yang bersangkutan.
Apa yang telah terjadi di sebuah universitas swasta di Kota Madiun, merupakan gambaran nyata bahwa praktik manipulasi terkait tata kelola kampus sangat berkaitan erat dengan power seorang rektor, sang rektor menjadikan praktik manipulasi sebagai sebuah kebenaran dalam mengelola kampus, sehingga dengan power tersebut kemudian menularkan pengetahuan tentang manipulasi kepada sebagian dosen dan mahasiswa, sehingga terbentuklah apa yang namanya rezim kebenaran di kampus tersebut. Fenomena semacam ini tentu tidak bisa dibiarkan, khususnya oleh para stakeholders pendidikan tinggi. Guna mengembalikan fungsi sebuah universitas maka harus ada langkah penyelamatan seperti, pe non-aktifan rektor dan oknum petinggi kampus lainnya, serta menggantinya dengan seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi akademik dan reputasi sehingga dengan demikian sistem tata kelola kampus akan di tata ulang sebagaimana mestinya tata kelola kampus yang berasaskan good governance.
NB : Redaksi Tidak Bertanggungjawab Atas Isi Opini Ini, Isi Opini Sepenuhnya Menjadi Tanggungjawab Penulis
