BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Suasana di gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Selasa siang (14/1/2026) tampak sedikit berbeda.
Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Ngampel (FMN) hadir membawa sebuah misi penting,menyuarakan kegelisahan terkait dugaan tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) di wilayah mereka.
Namun, kedatangan delapan perwakilan warga ini harus berbenturan dengan prosedur administratif.
Audiensi yang mereka harapkan bisa menjadi ruang diskusi hangat bersama Komisi A tidak dapat terlaksana secara formal karena terbentur masalah penjadwalan.
Sekretaris DPRD(Sekwan) Bojonegoro, Yayan Rahman, menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima surat pemberitahuan dari FMN pada Senin (13/1), tepat sehari sebelum kedatangan.
Waktu yang singkat ini membuat Sekretariat Dewan kesulitan mengatur jadwal, apalagi sebagian besar anggota Komisi A sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah serta mengikuti program diklat.
“Pemberitahuan baru kami terima tanggal 13. Seandainya disampaikan sejak seminggu sebelumnya, tentu kami bisa menjadwalkan audiensi resmi agar bisa berdialog langsung dengan Komisi A,” ujar Yayan memberikan penjelasan dengan nada persuasif.
Sikap Legawa Forum Masyarakat
Menariknya, meski tidak berhasil menemui para wakil rakyat secara langsung, pihak FMN menunjukkan sikap yang tenang dan legawa. Mereka mengakui adanya keterlambatan dalam pengiriman surat permohonan tersebut.
“Kami tidak kecewa. Memang benar pemberitahuan baru kami sampaikan kemarin,” ungkap Ketua FMN dengan rendah hati.
Bagi mereka, yang terpenting adalah dokumen aspirasi sudah sampai ke tangan Sekretariat DPRD untuk
kemudian diteruskan ke meja pimpinan.
Di sisi lain, dinamika ini ditanggapi dengan tangan terbuka oleh Pemerintah Desa Ngampel.
Kepala Desa Ngampel, Purwanto, justru memberikan apresiasi atas langkah kritis yang diambil oleh warganya.
Menurutnya, kepedulian masyarakat adalah vitamin bagi jalannya pemerintahan desa yang sehat.
“Kami sangat berterima kasih kepada FMN yang telah peduli dan meluangkan waktu untuk mengkritisi pemerintahan desa,” tutur Purwanto singkat.
Meski pertemuan kali ini berakhir tanpa dialog tatap muka Dengan Komisi A, pesan yang dibawa warga Ngampel telah sampai di gedung parlemen.
Penulis : Takim
Editor : Putri
