Revolusi Demokrasi Efisien: DPC Projo Bojonegoro Usulkan Pilpres-Pilbup Serentak, Pilgub-Pilwali Cukup Melalui DPRD

- Admin

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro melontarkan gagasan besar untuk mereformasi sistem demokrasi Indonesia guna menyelamatkan keuangan negara.

Pengalaman pilkada serentak 2024 Dengan proyeksi anggaran Pilkada Serentak 2024 yang menembus Rp 41 triliun. Mustakim selaku Ketua DPC Projo Bojonegoro menilai beban NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) telah mencekik ruang gerak APBD untuk pembangunan masyarakat.

Lanjutnya, Efisiensi namun tanpa Menghilangkan Kegembiraan dan esensi demokrasi.

Mustakim mengusulkan skema pemilihan yang lebih taktis dan hemat biaya,

Pilkada Bupati dan Pilpres, Tetap dilakukan secara langsung dan serentak untuk menjaga kedekatan pemimpin dengan rakyat di basis kabupaten dan nasional.

Baca Juga:  Begini Gagasan Ketua Dekopinda Bojonegoro, Terkait KDMP di Bojonegoro

Pilkada Gubernur dan walikota,Dipilih oleh partai melalui kepanjangan tangan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mekanisme ini sepenuhnya dikontrol oleh internal partai masing-masing sehingga tidak membebani APBN/APBD untuk logistik pemilu masal.

Untuk wilayah dengan status Daerah Khusus seperti DKI Jakarta dan DIY, Projo menawarkan mekanisme yang tetap menjunjung esensi demokrasi namun lebih efisien.

“Untuk Daerah Khusus, internal partai dapat melakukan Musra (Musyawarah Rakyat) guna menggagas pasangan calon (Paslon) dan menyerap aspirasi konstituen lewat program-program yang ditawarkan oleh partai dan paslon. Setelah Musra selesai, internal partai menentukan kandidatnya untuk kemudian diuji secara publik dan dipilih oleh DPRD Provinsi,” papar Mantan Sekertaris DPC Projo Bojonegoro tersebut.

Baca Juga:  Ingin Temui Bupati dan DLH Pamekasan Saat Demo, 3 Mahasiswa PMII Dilarikan ke Rumah Sakit

Menurut Takim yang akrab dipangil djaeman tersebut, Anggaran fantastis Rp 41 triliun yang mayoritas terserap untuk biaya pengamanan dan mitigasi kerawanan sosial menjadi alasan kuat di balik usulan ini.

“Biaya pilkada itu cenderung biaya pengamanan dan mitigasi kerawanan sosial, dan pilkada serentak juga rentan konflik berkepanjangan saat menjelang pilpres dan pasca pilpres,” ungkapnya.

Imbuhnya,rakyat sering kali rentan terjebak dalam konflik kepentingan yang tajam saat pemilihan langsung di banyak tingkatan.

“Dengan ini, Negara bisa mengurangi beban persoalan yang selama ini selalu menjadi hantu fiskal. Dana hibah NPHD yang sangat besar di daerah bisa dialihkan untuk kepentingan nyata rakyat, sementara partai politik kembali ke fungsinya sebagai wadah musyawarah dan pendidikan politik, serta penyerapan aspirasi yang berkualitas,” tambahnya.

Baca Juga:  Balita Penderita Hidrosefalus Anak Keluarga Miskin di Sampang Butuh Uluran Tangan Dermawan

Dengan sistem ini, DPC Projo Bojonegoro meyakini pemimpin terpilih tidak lagi terbebani oleh biaya kampanye yang sangat mahal.

Demokrasi tetap berjalan dengan gembira melalui Musra, namun anggaran negara tetap aman untuk pembangunan.

“Ini adalah jalan tengah,Demokrasi Pancasila yang efektif, efisien, dan tetap berpijak pada aspirasi rakyat,” tutupnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru