Usulan Penambahan Anggaran Belanja Daerah Dianggap Mendadak, Rapat di DPRD Bojonegoro Alami Dead Lock

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Rapat tambahan Anggaran Belanja Daerah 2022 di Lobi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro yang dijadikan Ruang Paripurna mengalami dead lock, Rabu (16/11/2022).

Bahkan, sempat mengalami skors dan tidak ada titik temu, rapat yang dihadiri oleh Team Anggaran Pemerintah Daerah Bojonegoro sempat molor dari pukul 9:00 WIB, hinga pukul 16:45 WIB.

Sekertaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah saat memanggil beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bojonegoro juga ada beberapa SKPD yang telah pulang dan tidak hadir di paripurna.

Dalam pantauan SUARABANGSA.co.id di lokasi, beberapa SKPD mengusulkan tambahan anggaran, misal seperti dari Kabag Umum yang membidangi terkait makan minum, (Mamin) ada beberapa catering yang belum terbayar dan pembelian korden gedung baru bekas Dinas Lingkungan Hidup, sampai terkait pembelian BBM yang sudah mulai bulan ini sudah devisit.

Baca Juga:  Bersama Forkopimda, Kapolres Bojonegoro Ikuti Apel HUT Bhayangkara secara Virtual

Dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, juga minta tambahan anggaran untuk desa desa yang tahun ini belum tercover, juga sempat disampaikan di rapat hearing tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menjelang purna sidang Hering sempat mempertanyakan anggaran terkait di Diknas Bojonegoro dari anggaran 2021 yang sampai saat ini belum ada kejelasan, antara Dinas Pendidikan dan Badan perencanaan Daerah (Bapeda) yang tidak sinkron.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah, (DPRD) Bojonegoro Sukur Priyanto menjelaskan bahwa eksekutif meminta tambahan anggaran secara mendadak dan belum tercantum di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Baca Juga:  Ban Pecah, Suzuki APV Ini Hantam Kendaraan Lain

Sedangkan pengesahan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) kurang dua Minggu, legislatif belum menerima secara detail item-item anggaran yang dimintakan ke DPRD Bojonegoro, menurutnya sedangkan yang dimintakan tambahan tersebut sudah terkunci di APBD induk.

“Didalam ketentuan yang berlaku di ( PP nya dan Kemendagri ) APBD itu bisa disahkan waktunya 30 November, kan masih ada waktu dua Minggu,” terangnya kepada SUARABANGSA.co.id, Kamis (17/11/2022).

Saat disingung terkait dead lock dan tidak ada titik temu, Sukur Priyanto mengungkapkan hal tersebut semata mata demi kehati hatian agar tidak ada persoalan di belakang harinya.

“Ya Kita berfikir, prinsipnya ke hati hatian aja, jangan sampai dikemudian hari ada persoalan, kalau yang disampaikan tadi, kami mengkaji urgensi nya penambahan 350 Miliar itu, kalau memang dipasang 350 M itu ya kita bisa pasang devisit dua triliun lebih,” ujarnya

Baca Juga:  Bantuan Beras Non Tunai Diminta Gunakan Beras Petani LokalĀ 

Sukur Priyanto juga menambahkan jika masalah tersebut dikomunikasikan jauh-jauh hari, maka tidak akan terjadi dead lock.

Eksekutif dianggapnya meminta tambahan ini secara mendadak.

“Kecuali itu disampaikan beberapa hari lalu beda,” pungkasnya.

Leave a Reply