BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id –Bupati Bojonegoro Setyo Wahono makin gerah dengan Sikap dan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Bojonegoro, sampai tingkat Kecamatan dan Desa, Ungahan tersebut Viral di SosmedNya Bupati Bojonegoro.
Dalam cuplikan Video tersebut, Bupati mengatakan Tahun 2025 tinggal menyisakan lima bulan.
Dalam periode yang semakin sempit ini, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, memberikan penegasan kepada seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, hingga Kepala Desa, untuk mempercepat progres pembangunan di Daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh jajaran OPD. Dalam forum itu, Bupati secara terbuka menyatakan bahwa dirinya masih memberikan ruang toleransi di tahun 2025, namun tidak lagi pada tahun berikutnya (Red: 2026).
“Waktu tinggal lima bulan, kita ingin yang terbaik untuk rakyat. Di tahun 2025 ini saya masih bisa maklum, tetapi untuk tahun depan 2026 saya sudah tidak bisa memaklumi lagi,” tegasnya dalam sebuah video yang telah beredar luas.
Peringatan ini bukan tanpa dasar, di tengah berbagai harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan, sejumlah persoalan yang mencuat ke publik, seperti polemik pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) tanpa izin, telah menimbulkan kesan kurangnya koordinasi dan sikap saling menghindar di antara institusi terkait, hal tersebut bukan hanya di pelayanan itu saja, dan beberapa OPD lain masih engan berkomentar terkait pelayanan, dan juga di instansi lain masih terjadi saling mengunci dan saling melempar persoalan.
Fenomena dibalik “saling lempar” tanggung jawab di lingkup OPD bukan hanya menghambat jalannya program, serta transparansi informasi, namun juga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Dalam konteks tersebut, teguran Bupati sejatinya merupakan panggilan untuk memperbaiki pola kerja yang selama ini masih terkesan sektoral, tertutup, dan lamban dalam merespons tantangan.
“Jangan rumit, sebab saya orangnya terbuka, kebiasaan lambat atau ruwet itu tidak baik,” ujar Setyo Wahono dengan nada tegas namun terbuka.
Imbuh Bupati, juga meminta para camat agar mengambil peran lebih aktif dalam proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan Musrenbang, terutama dalam mengawal perencanaan dari tingkat desa.
“Jangan sampai lepas tanggung jawab terhadap desa. Apabila nanti membutuhkan anggaran, akan kita sediakan,” katanya.
Kejadian hal tersebut disikapi oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Projo Bojonegoro, lewat Sekertaris Sugeng Handoyo Sakti mengungkapkan apa yang terjadi saat ini.
Tingkat OPD dan SKPD sampai tingkat kecamatan, Serta desa sudah saat nya menyelaraskan gerakan dan percepatan Pembangunan, Pilkada, Pilpres dan Pileg sudah selesai, sudah saat nya melakukan kerja-kerja nyata, bukan lagi tebar pesona.
“Dari kepala desa sampai tingkat OPD dan SKPD sudah saat nya melakukan kerja-kerja taktis kebutuhan Rakyat, bukan lagi kerja-kerja tebar pesona,bukan lagi kumpul-kumpul dan foto-foto, seperti kampanye kala itu,” ungkapnya.
Lanjutnya, Peringatan dari Mas Bupati ini semestinya menjadi refleksi bersama, khususnya bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam sisa waktu lima bulan di tahun ini, diperlukan semangat kolaborasi dan kesediaan untuk menanggalkan ego sektoral demi memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan.
Tambahnya, Masyarakat tentu tak ingin mendengar dalih atau saling tuding, melainkan menginginkan kehadiran pemerintah yang bekerja, tanggap, dan menyatu dalam tujuan, dan berbasis transparansi Anggaran.
Dan budaya saling lempar dan tidak bertanggung jawab tersebut menyebabkan kurang nya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyebabkan unsur-unsur Koruptif.
“Dalam lima bulan tersisa di 2025, OPD di Kabupaten Bojonegoro diharapkan tidak lagi berkutat pada pembelaan diri dan justifikasi, melainkan fokus pada kerja nyata. Apapun bentuknya, rakyat menuntut hasil, bukan alasan,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
