FDMP Gelar Pembahasan Monumental Tentang Pengesahan UU TNI

- Admin

Selasa, 6 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, SUARABANGSA.co.id – Forum Diskusi Mahasiswa Pamekasan (FDMP) menggelar pembahasan monumental tentang pengesahan Undang-undang (UU) Tentara Negara Indonesia (TNI) ditengah ketidak pastian global.

Pembahasan tentang pengesahan UU TNI tersebut dikemas dengan Forum Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Ballroom Hotel Cahaya Berlian Pamekasan, pada Rabu 30 April 2025 sore.

Dengan mengangkat tema “UU TNI diseberang Fobia Orde baru” serta menghadirkan sejumlah pemateri yakni, mulai dari praktisi hukum, akademisi hingga pengamat sosial.

Rachman Saparki pengamat sosial lintas generasi mengatakan bahwa, diskusi ini digelar untuk membuka kesadaran mahasiswa terhadap dampak dari Revisi UU TNI, yang tengah menjadi pro kontra dan kehawatiran mahasiswa akan kembalinya Dwi fungsi TNI seperti orde baru (orba).

Baca Juga:  Polres Probolinggo Lakukan MoU dengan RSUD Waluyo Jati

“FGD ini secara tidak langsung mengajak mahasiswa untuk membuka lagi UU TNI yang dibahas oleh pemerintah, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara akademis juga,” ujar Rachman.

Menurut Rachman, fobia atau ketakutan terhadap Dwi fungsi TNI di masa orde baru memang tak dapat dihilangkan begitu saja, namun saat dikaji lebih dalam, pengesahan UU TNI ini tidak ada yang mengarah pada Dwi fungsi seperti yang dikhawatirkan selama ini.

“Kami menganggap tidak mungkin akan kembali pada orde baru karena memang tujuan dari pengesahan UU TNI yang baru ini, lebih terhadap keamanan yang sifatnya lebih modern, baik dari cyber maupun dari segi geopolitik,” ucapnya.

Baca Juga:  Berantas Rokok Ilegal, Pemkab Pamekasan Pasang Informan di Tingkat Desa dan Kecamatan

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Junaedi salah satu pemateri menyampaikan bahwa, kegiatan tersebut selain membahas tentang pengesahan undang-undang TNI, peserta FGD juga membahas tentang proses pembuatan Undang-Undang TNI, yang menurut mereka dianggap tidak transparan dan menimbulkan kehawatiran tentang demokratisasi.

Namun, setelah dianalisis Undang-Undang tersebut, mereka menyimpulkan bahwa, TNI tetap berada di bawah presiden dan tidak ada poin yang mengatur tentang supremasi TNI.

Sebenarnya dengan diadakannya FGD tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kaum akademisi tentang pentingnya mengkaji Undang-Undang, dan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut tidak disalahgunakan.

Baca Juga:  Kunker ke Polda Jatim, Kadiv Propam Polri Beri Penghargaan kepada Anggota Bidpropam

”Kami berkomitmen akan mengawal Undang-Undang ini bagaimana penegakannya demi kemaslahatan masyarakat dan kedaulatan bangsa Indonesia,” imbuh Junaedi.

Penulis : Wiwin

Editor : Putri

Berita Terkait

​Polda Jatim Bongkar Sindikat Penipuan Jual Beli Kendaraan Online, Nilai Transaksi Capai Rp 6,5 Miliar
Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap
Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak
Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar
Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!
Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander
HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI
Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru