Bersama DPRD dan Perusahaan Migas, Pemkab Bojonegoro Rumuskan Kembali Masalah CSR Tahun 2025

- Admin

Selasa, 4 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Bojonegoro bersama Komisi C DPRD Bojonegoro dan beberapa Perusahaan Migas yang ada di Bojonegoro melalukan hearing merumuskan CSR di tahun 2025. Bojonegoro, Selasa (4/4/2025).

Dalam Hearing tersebut ada Bapeda, SKK Migas Jabanusa, Pertamina EP Cepu zona 12 Jambaran Tiung biru, Pertamina EP Cepu Zona 11 Sukowati, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) dan Pt Asri Dharma Sentosa (ADS).

Kepala Dinas Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Achmad Gunawan Ferdiansyah S.STP mengatakan, CSR di 2025 nanti akan dirumuskan ulang sesuai Perda dan Perbub.

Dalam pengelolaan CSR 2025 seperti yang diamanatkan oleh Bupati yang baru untuk mengentaskan kemiskinan, karena belum tahu secara materinya maka akan ada pertemuan lebih lanjut dengan DPRD dan beberapa perusahaan, agar tidak berbeda-beda.

Baca Juga:  Banser Sampang Ikut Bantu TNI - Polri Amankan Pembacaan Ikrar Pengikut Syiah

“Mengerucut beberapa materi lebih lanjut, jadi nanti akan berpedoman pada Perda nomer 18/2015 tentang CSR, agar nanti tidak ada yang berbeda-beda,” terangnya.

Saat disingung terkait apakah ada perubahan dalam pengelolaan CSR, Lelaki yang akrab dipangil Gunawan tersebut menjelaskan, CSR tersebut sebagai bentuk pertangung jawaban sosial kepada perusahaan dengan masyarakat dan kedepan yang terdampak dan yang tidak terdampak pengelolaannya berbeda, akan diprioritaskan daerah yang terdampak.

“CSR Sebagai bentuk pertangung jawaban sosial dari perusahaan untuk masyarakat sekitar, jadi perusahaan bertangung jawab yang terdampak menjadi preoritas,” terangnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Komisi C Ahmad Supriyanto bahwa, bahwa Hearing bersama Dengan Beppeda, dan SKK Migas Jabanusa, Pertamina EP Cepu zona 12 Jambaran Tiung biru, Pertamina EP Cepu Zona 11 Sukowati, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) dan Pt Asri Dharma Sentosa (ADS), Belum menemukan model pengelolaan CSR yang seperti di amanatkan oleh Bupati yang baru (Red: Pengentasan kemiskinan).

Baca Juga:  Rujak Bupati Sumenep Laku 1 Juta Lebih, Bagaimana Rasanya?

Dan dalam hearing tersebut belum menemukan kesimpulan, hal tersebut segera dijadwal ulang rapat tersebut.

“Dari hasil rapat pagi ini, Bappeda menyampaikan Perencanaan CSR 2025 telah direncanakan di 2024 di masa transisi, jadi Bappeda belum tahu Visi misi bupati yang baru, dan dari hasil rapat tadi masing-masing perusahaan juga belum tahu mengerakan kemana arah CSRnya,” jelasnya.

Achmad Supriyanto menambahkan, Komisi C bersama Bappeda, SKK Migas Jabanusa, Pertamina EP Cepu zona 12 Jambaran Tiung biru, Pertamina EP Cepu Zona 11 Sukowati, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) dan Pt Asri Dharma Sentosa (ADS) segera rapat kembali dalam minggu depan.

Baca Juga:  Kisruh Soal Fasum Tak Ada Titik Terang, Aktivis Sebut Pemkab Sampang Lemah

Ia menambahkan, Komisi C telah merekomendasi ke Bappeda untuk segera merevisi Perda dan Perbup tentang CSR.

“Kita akan memperbaiki Tata kelola dengan merevisi perbub tentang CSR, tadi kita rekomendasikan ke Bappeda untuk merevisi aturan tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, Minggu depan Komisi C akan meminta DPRD Bojonegoro untuk lakukan Revisi Perda nomer 5 tentang CSR di Bapemperda 2026, serta akan segera kordinasi dan croscek ke SKK Migas terkait besaran Nominal CSR untuk Bojonegoro.

“Dari DPRD kita akan lakukan Revisi Perda nomer 5 tentang CSR di bapemperda 2026 nanti, Karena tadi tidak menyebutkan nominal maka kita akan menagih nominal nya,dan kita akan croscek ke SKK Migas berapa besarannya,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru