BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Kegaduhan terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan pada Januari 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto, memantik reaksi.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro Mustakim Prihatin dengan Politik yang dilakukan oleh PDIP, dengan se olah olah memojokkan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Lelaki yang akrab dipanggil Takim tersebut menerangkan bahwa RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disetujui DPR untuk menjadi undang-undang pada 29 Oktober 2021, dan mulai berlaku pada 2022. UU HPP inilah yang mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
DPC Projo Bojonegoro menilai PDIP sebagai partai pemenang yang berkuasa ketika itu tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap rakyat. Ketua DPR waktu itu juga politikus PDIP Puan Maharani, yang kini kembali menjabat Ketua DPR. Namun, para politikus PDIP justru membuat seolah Presiden Prabowo yang menyebabkan munculnya kenaikan tarif PPN 12 persen.
“Masyarakat harus tahu bahwa ada tindakan membohongi publik lewat pernyataan-pernyataan yang memojokkan Presiden Prabowo, PROJO mendukung penuh kebijakan pemerintahan Prabowo,“ ujarnya.
Imbuhnya, Dan hal ini juga bagian dari mencoba mengalihkan perhatian Publik apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo terkait pemberantasan Korupsi dari Hulu sampai Hilir.
“Kegaduhan PPN 12 persen ini bagian dari mengalihkan perhatian pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, Projo akan mengawal ini, toh PPN 12 persen ini kan di Evaluasi oleh partai pendukung Prabowo untuk barang-barang yang mahal dan mewah, kalau Projo tetap akan tegak lurus bersama pemerintahan Prabowo-gibran,” ungkap Mustakim.
Imbuhnya, Saat ini Presiden Prabowo dan Gibran sedang getol pemberantasan Korupsi, namun selalu ada pihak-pihak yang mengalihkan perhatian, dan saya kira Projo tetap mengawal dan tegak lurus dengan pemerintahan saat ini.
“Menjelang Januari 2025 ini Birokrasi pemerintahan saat ini sedang getol-getolnya menghabiskan Anggaran yang sudah direncanakan sebelum nya, dan ada yang jauh dari instruksi pak Prabowo, untuk menghemat anggaran mau pun kebutuhan Rakyat, dengan instruksi Hulu sampai hilir yang harus tegak lurus seperti di sampaikan pak Jokowi, maka pak Presiden Prabowo saat nya meng evaluasi Hulu sampai hilir dalam lakukan pemberantasan korupsi sampai hulu dan hilir jua,” pungkasnya.
Penulis : Arif
Editor : Putri
