Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang

- Admin

Selasa, 2 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Salah satu fungsi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai pelayan publik, sehingga mengharuskan setiap ASN memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.

ASN juga dituntut untuk melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun, tidak jarang juga kita mendengar keluhan masyarakat terkait pengalaman buruk saat mengurus suatu keperluan di kantor atau instansi milik pemerintah.

Seperti yang dialami oleh perangkat Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Filda Amalia saat hendak mengajukan proposal pencairan Dana Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Baca Juga:  Kasus Prostitusi PA, Mucikari Dapat 16 Juta Sekali Main

Merespon kejadian tersebut, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Ubaidillah angkat bicara.

Dia sangat menyayangkan sikap oknum ASN tersebut. Ubaidillah pun berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap oknum itu.

“Kalau benar oknum ASN tersebut tidak bersifat melayani dengan baik, kami akan panggil dan evaluasi kinerja DPMD sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” kata Ubaidillah pada kontributor suarabangsa.co.id secara singkat, Selasa (02/07/2024).

Sementara itu, Abdur Rohim mahasiswa di salah satu Universitas di Madura menyampaikan rasa keprihatinannya atas sikap sombong oknum ASN DPMD Sampang.

Baca Juga:  Warga Camplong Geger, Seorang Musafir Tirakat Jalan Ditemukan Tewas di Gardu

Menurut Rohim, kehadiran oknum ASN yang sombong dan angkuh mencerminkan kekurangan dalam hal etika aparatur.

“Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya mengutamakan sikap yang santun, mendengarkan dengan baik, dan memberikan bantuan serta solusi yang tepat tanpa membeda-bedakan,” ujar Rohim.

Pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Insiden yang dialami oleh perangkat Desa Prajjan menunjukkan perlunya evaluasi kinerja dan pemantauan terhadap aparatur pemerintah, serta peningkatan dalam hal etika pelayanan.

“Beginikah potret pelayanan publik di DPMD Sampang?. Harusnya, oknum-oknum ASN yang bermental beginian ditindak tegas,” tandas Rohim.

Baca Juga:  Tuntut Keadilan, Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Pembunuhan di Ketapang Sampang Surati Kapolri

Penulis : Putri

Editor : Gindaga

Berita Terkait

​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro
Goyang New Karista hingga UMKM Laris Manis, Kolaborasi Pemuda dan BKN Meriahkan Tanjungharjo
Pameran Wilbex Vol 2 2026 Surabaya Resmi Dibuka, Pengunjung Penuhi Lokasi Sejak Pagi
Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
Hadir 3 September di Surabaya, Wilbex 2026 Vol 2 Siapkan Ruang Eksplorasi Anak
Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru