Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang

- Admin

Selasa, 2 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id Salah satu fungsi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai pelayan publik, sehingga mengharuskan setiap ASN memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan.

ASN juga dituntut untuk melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun, tidak jarang juga kita mendengar keluhan masyarakat terkait pengalaman buruk saat mengurus suatu keperluan di kantor atau instansi milik pemerintah.

Seperti yang dialami oleh perangkat Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Filda Amalia saat hendak mengajukan proposal pencairan Dana Desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.

Baca Juga:  Pulang dari Jakarta, 37 Orang Datangi Posko Percepatan Penangana Covid 19 Sampang

Merespon kejadian tersebut, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Ubaidillah angkat bicara.

Dia sangat menyayangkan sikap oknum ASN tersebut. Ubaidillah pun berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap oknum itu.

“Kalau benar oknum ASN tersebut tidak bersifat melayani dengan baik, kami akan panggil dan evaluasi kinerja DPMD sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” kata Ubaidillah pada kontributor suarabangsa.co.id secara singkat, Selasa (02/07/2024).

Sementara itu, Abdur Rohim mahasiswa di salah satu Universitas di Madura menyampaikan rasa keprihatinannya atas sikap sombong oknum ASN DPMD Sampang.

Baca Juga:  104 Personel Polres Sampang Siap Bantu Amankan Pilkada Serentak di Kabupaten Sumenep

Menurut Rohim, kehadiran oknum ASN yang sombong dan angkuh mencerminkan kekurangan dalam hal etika aparatur.

“Sebagai pelayan publik, mereka seharusnya mengutamakan sikap yang santun, mendengarkan dengan baik, dan memberikan bantuan serta solusi yang tepat tanpa membeda-bedakan,” ujar Rohim.

Pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah. Insiden yang dialami oleh perangkat Desa Prajjan menunjukkan perlunya evaluasi kinerja dan pemantauan terhadap aparatur pemerintah, serta peningkatan dalam hal etika pelayanan.

“Beginikah potret pelayanan publik di DPMD Sampang?. Harusnya, oknum-oknum ASN yang bermental beginian ditindak tegas,” tandas Rohim.

Baca Juga:  Gelar Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029, Ini Fokus Pemerintah Kabupaten Sampang

Penulis : Putri

Editor : Gindaga

Berita Terkait

Peringati Harkopnas ke-79, Pasar Wisata Bojonegoro Dipadati Ribuan Peserta Jalan Sehat
Bupati Setyo Wahono Lepas Jalan Sehat Harkopnas: Koperasi Pilar Utama Ekonomi Bojonegoro
Lewat Program IVF Morula Surabaya, Pasutri Sumenep Akhirnya Miliki Bayi Kembar Setelah 22 Tahun
Absen Undangan Kapolres, SMSI Sumenep Tegaskan Bukan Bagian Aksi Boikot
Baru 6 Desa Beroperasi, KDMP Pungpungan Kalitidu Masih Terkendala Perizinan Produk Lokal
Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan
Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro
Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 05:15 WIB

Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:47 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:57 WIB

Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:51 WIB

Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri

Selasa, 7 Juli 2026 - 22:50 WIB

Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist

Selasa, 7 Juli 2026 - 22:48 WIB

DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:48 WIB

Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:26 WIB

Kadis DPMD Sumenep Gerak Cepat Tindak Lanjuti Perangkat Desa Rangkap Jabatan

Berita Terbaru