Terkait Mebeler, Sekretaris DPRD Bojonegoro: Secara Produk ya Masih Dinas PU Cipta Karya

- Admin

Jumat, 31 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Perjalanan Penganggaran mebeler yang dari P-APBD 2022, dan terjadi perubahan di Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD Bojonegoro (Legislatif) dengan Pemerintah Kabupaten (Eksekutif) Bojonegoro Tahun Anggaran 2022-2023, Mebeler untuk 46 Ruangan Anggota Dewan, satu ruangan fraksi yang rencana di Anggarkan 10 miliar, sampai saat ini belum ter belanjakan dengan baik oleh Dinas PU Cipta Karya. Jumat (31/03/2023).

Berita sebelumnya bahwa terkait pembelian mebeler tersebut bukan lagi di Dinas PU Cipta Karya dan kembali di Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), hal tersebut disanggah oleh Sekretaris DPRD Bojonegoro Edi Susanto.

Baca Juga:  Kuliah Umum: Lion Parcel Menginspirasi Potensi Industri Kreatif di Pasar Internasional

Menurutnya, mestinya bukan sekarang dalam menyampaikan itu, karena Penganggaran tersebut sudah disahkan dan menjadi produk Perda, dan sebelum disahkan APBD hal tersebut sudah di review oleh APIP/inspektorat saat masih menjadi Rancangan APBD.

“Sebetulnya itu kan APBD , APBD itu kan berbentuk perda dan perda itu harus dilaksanakan, lha masalah perjalan nya minta review pada APIP/inspektorat itu monggo-monggo (Silahkan)saja , tapi sebetulnya pembahasan ditingkat banggar di P-APBD dan seluruh anggaran dirancangan APBD itu sebetulnya kan sudah di review oleh inspektorat,” ungkapnya.

Imbuhnya, Karena rancangan Anggaran dari P- APBD sampai di tingkat Perencanaan Rancangan APBD hal tersebut sudah direview oleh APIP (Inspektorat). Jadi bila tiba tiba kalau anggaran tersebut dialihkan hal tersebut sangat menyalahi mekanisme atau sistem.

Baca Juga:  Bersama Nurul Hayat, SMSI Bojonegoro Bagi-bagi Takjil

“Mestinya hal tersebut disampaikan di tim anggaran saat Banggar saat di forum dulu, bukan sekarang, karena hal itu sudah berbentuk Perda dan tidak bisa ujuk ujuk(tiba tiba) beralih ke Dinas lain,” ungkapnya.

Disingung terkait ada review oleh Inspektorat, Edi Susanto menambahkan karena APBD itu sudah diperdakan dan berbentuk Perda, jadi tidak semudah itu Dinas PU Cipta Karya atau Bapeda mengalihkan Anggaran, karena secara mekanisme ada rapat anggaran dengan komisi komisi dan fraksi, kalau misalnya itu dialihkan hal tersebut disampaikan di perencanaan saat penganggaran awal dulu, kalau bapeda mengalihkan berarti ya harus lewat Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan KUA PPAS setahun ada dua kali.

Baca Juga:  Perbup Nomor 15 2022 Dikabarkan Tuai Persoalan, Ini Kata Kepala DPMPD Bojonegoro

“Kalau bapeda seperti itu berarti perencanaan berikutnya, ya seharusnya pendapat itu bukan sekarang, mestinya di sampaikan di di pembahasan awal bukan sekarang,” jelasnya.

Saat Disingung terkait yang berhak belanja mebeler, Edi Susanto menegaskan hal tersebut masih Dinas PU Cipta Karya, karena APBD itu sudah diperdakan.

“Kalau konteks produk perdanya ya masih di sana di Dinas Cipta Karya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Dapat Tambahan Kuota Pupuk Bersubsidi, DPRD Sumenep Minta Pemkab Lakukan Pengawasan
Pj Bupati Bojonegoro Berikan Kado Prestasi Ke Sejumlah Pemuda
Pemkab Gelar ‘Sumenep Bersholawat’, Diharapkan Dapat Meningkatkan Kualitas Hidup ASN dan Masyarakat
Paripurna Jawaban Eksekutif, Pj Bupati Bojonegoro Jawab PU Fraksi Gerindra dan PDIP
Begini Pandangan Fraksi Gerindra Terhadap Nota Penjelasan Pj Bupati Bojonegoro
Pj Bupati Bojonegoro Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Tentang RPJPD Tahun 2025-2045
Sempat Cekcok, Akhirnya Satpol PP Pamekasan Tetap Tertibkan PKL
Satpol PP Pamekasan Lakukan Penertiban PKL di Sekitar Arek Lancor

Berita Terkait

Minggu, 7 Juli 2024 - 14:13 WIB

Ribuan Santri dan Pengurus NU Pulau Mandangin Sampang Tumplek Blek Peringati 1 Muharram

Selasa, 2 Juli 2024 - 11:05 WIB

Soal Oknum ASN DPMD Sombong dan Minim Etika, Ini Respon Komisi I DPRD Sampang

Senin, 1 Juli 2024 - 14:42 WIB

Miris, Oknum ASN DPMD Sampang Dinilai Minim Etika

Senin, 1 Juli 2024 - 10:35 WIB

Diskusi Merajut Benang Kusut Disalah Artikan, Ini Kata Panita

Jumat, 28 Juni 2024 - 12:34 WIB

Cegah Penyebaran DBD, Pemdes Dapenda Lakukan Bersih-bersih

Rabu, 26 Juni 2024 - 22:11 WIB

Komunitas Jurnalis Pamekasan Gelar Diskusi Kode Etik Jurnalistik

Sabtu, 22 Juni 2024 - 14:50 WIB

Di Wisuda Siswa TK PKK Tanjungharjo II dan SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro ada Jokowi

Jumat, 21 Juni 2024 - 09:07 WIB

LPTNU PBNU Lantik Pengurus Baru Arjunu untuk Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah

Berita Terbaru

Birokrasi

Pj Bupati Bojonegoro Berikan Kado Prestasi Ke Sejumlah Pemuda

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:54 WIB