SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Anggota Banggar DPRD Sumenep dari Fraksi Gerindra Holik mendesak pemerintah agar dana sebesar Rp3,5 miliar yang rencananya dialokasikan untuk padat karya diperuntukkan untuk petani.

Pasalnya, menurut Holik dana tersebut lebih tepat diperuntukkan untuk petani daripada program padat karya karena mayoritas masyarakat Sumenep adalah petani.

Saat ini petani menjerit akibat kenaikan BBM. Mereka butuh BBM tidak hanya untuk kebutuhan transportasi tapi juga untuk alat-alat pertanian.

“Misal mereka butuh hand traktor untuk menggarap sawahnya, apa pemerintah mau petani tidak menggarap sawahnya gara-gara BBM naik,” terang Holik.

Daripada dibuat program padat karya yang dampaknya tidak jelas, lebih baik dana yang diperuntukkan untuk padat karya diubah menjadi BLT untuk petani.

“Adakah yang lebih terdampak dari kenaikan harga BBM selain petani? Yang kita lihat saja, apa pemerintah kita proporsional dan dan pro petani atau tidak,” tandas Holik.

Dana tersebut berasal dari belanja perlindungan sosial sebesar Rp 6 miliar yang diambil dari DAU sebanyak 2 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah wajib menganggarkan perlindungan sosial.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengalokasikan anggaran Rp6 miliar itu untuk subsidi transportasi laut sebesar Rp1 miliar dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp1,5 miliar.

Sedangkan sisanya, pemerintah mengalokasikan untuk program padat karya sebesar Rp3,5 miliar.