BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan di desa, Dinas Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (DPMPD) Bojonegoro menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa.
Acara tersebut bertemakan “Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Siskeudes Sebagai Bentuk Percepatan Menciptakan Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel” Angkatan I, Senin (25/7/2022) di Ruang Angkling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Acara tersebut diikuti oleh Supervisor Kecamatan, unsur dari BPD sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Ketua BPD dan 1 (satu) orang anggota, unsur PPKD sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu: Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan Kaur Keuangan, dan unsur Tim Pelaksana Kegiatan sebanyak 1 (satu) orang, yang dibagi dalam 5 (lima) angkatan.
Angkatan I : diikuti 28 desa di 5 Kecamatan (Kecamatan Dander, Kecamatan Balen, Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk).
Dengan Narasumber Bupati Bojonegoro, Tim Pengajar dari Balai Besar Pemerintahan Desa Dirjen Pemerintahan Desa di Malang, Pejabat teknis yang menangani perpajakan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Pejabat teknis yang menangani perpajakan pusat pada KPP Pratama Bojonegoro dan
Tim Siskeudes Kabupaten, pada DPMD Kabupaten Bojonegoro.
Kepala DPMP Machmuddin Mengatakan Pelaksanaan kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa, yaitu, BPD dan Perangkat Desa khususnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) serta unsur Tim Pelaksana Kegiatan terkait pengelolaan keuangan Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui pemberian materi sekaligus praktek pengelolaan keuangan Desa.
Sehingga terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman unsur BPD terkait pengelolaan keuangan Desa, sebagai modal penting dalam perencanaan penganggaran saat penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBdes), Aspek-aspek penting yang berguna pada saat melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan koordinasi pada saat pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa.
“Sehingga terwujudnya peningkatan pengetahuan dan pemahaman unsur BPD terkait pengelolaan keuangan Desa, sebagai modal penting dalam perencanaan penganggaran saat penyusunan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (APBdes),” Harap Mahmuddin kepala DPMPD Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa sebagai perangkat desa di pemerintah desa
harus menyiapkan diri untuk minimal mengerti tentang pelaksanaan keuangan desa dan memiliki organ-organ perangkat desa yang dimaksimalkan sesuai keperuntukannya untuk melaksanakan tugas terhadap pengelolaan keuangan desa.
Kemudian dalam penggunaan anggaran tidak cukup jika hanya penyerapan, namun ada efeknya dalam penggunaannya untuk meningkatkan mensejahterakan masyarakat, karena termasuk bagian dalam tanggung jawab pemerintah desa.
Bupati menambahkan dalam keuangan desa Pemkab juga memberikan beberapa support fiskal dengan melalui menggunakan dana BKD, dan Pemkab Bojonegoro terus mendorong SDM yang ada di desa, salah satunya program RPL agar di pemerintah desa juga mendapatkan peningkatan SDM sebagai bentuk pengelolaan keuangan.
“Sehingga Dinas PMD menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa agar dalam mengelola keuangan desa dapat di laksanakan dengan baik,” pungkasnya.
