PGRI Temukan Gaji Guru Honorer Tak Pantas, Keberpihakan Bupati Bondowoso pada Pendidikan Dipertanyakan

- Admin

Minggu, 20 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Ilham Wahyudi, terima aduan tentang gaji honorer k2 dan non k2 Kabupaten Bondowoso yang jauh lebih rendah dibandingkan upah kuli bangunan.

Ilham mengungkapkan, banyaknya guru k2 dan guru non k2 melakukan pengaduan setelah datang ke Bondowoso tentang gajinya yang cukup rendah

Hal itu terlihat banyak guru honorer yang cuma digaji Rp 50.000, bahkan ada guru SD yang tidak menerima gaji selama 4 tahun.

“Bukan tanpa sebab, kami hadir kesini karena ratusan guru honorer tangisi kesejahteraannya, bahkan mereka sampai mengirimkan slip gajinya,” tutur Ilham pada Suarabangsa.co.id, Minggu (20/2/2022).

Baca Juga:  Jawara Nasional, Puluhan Atlet Hadang Bondowoso Ziarah ke Makam Ki Ronggo

Sebelumnya, Ilham mengira selama ini di Bondowoso tidak ada keluhan terkait kesejahteraan guru honorer, namun faktanya hal ini belum selesai, bahkan gaji tersebut sangat tidak rasional.

“Dari kondisi seperti ini, Kami perhatikan Pemkab Bondowoso, khususnya bupati terkait keberpihakannya pada guru patut dipertanyakan,” imbuhnya.

Mengenai hal ini, Ilham mempertanyakan keberpihakan Bupati Bondowoso pada guru honorer, bahkan ia menduga adanya perbudakan pada guru.

“Seharusnya Pemkab memperhatikan hal ini, sampai-sampai ada guru yang tidak digaji hingga 4 tahun, padahal mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Baca Juga:  Begini Pesan Wabup Irwan Bachtiar pada OSIS Bondowoso saat Latihan Dasar Kepemimpinan

Selain itu, pihaknya juga menerima aduan bahwa belum ada SK Bupati Bondowoso kepada guru honorer nom k2.

“Selain gaji kecil, juga banyak ratusan guru honorer yang belum dapat SK Bupati,” imbuhnya.

Di sisi lain, Guru Honorer lolos P3K, Halimatus Sakdiyah, mengaku hampir 4 tahun tidak pernah mendapat gaji dari sekolah.

Tidak hanya itu, bahkan dia guru yang sampai 7 mengabdi belum mendapat SK dari Bupati.

“Saya sudah lebih dari 7 tahun mengabdi, 4 tahun tidak menerima gaji, juga belum mendapat SK Bupati, padahal kemarin saya lulus tes P3K,” tutupnya.

Baca Juga:  Ternyata Data Tenaga Honorer di Bondowoso Belum Jelas, Begini Kritikan Pedas Ketua Komisi I DPRD

Dia juga mengatakan, awal diangkat sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2010, di SD Negeri Kemuningan 3.

“Kami harap pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, minimal memberikan hak kami secara layak,” tutupnya.

Berita Terkait

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Pendidikan Tidak Gratis: Menguji Pernyataan Humas SMA 3 Bojonegoro di Tengah Larangan Pungutan dan Politisasi PIP
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Gara-gara Mercon, Warga Batuputih Gagal Rayakan Lebaran, Rumah Luluh Lantak
Ketua DPRD Bojonegoro Diroasting Guru Madrasah, Pertanyakan Anggaran APBD Besar, Guru Madrasah Miskin Tak Dapat Insentif
Dinas Pendidikan Bojonegoro Siapkan 40,4 Miliar untuk Beasiswa
KKN UNIJA Gelar Seminar Digital Marketing, Angkat Potensi Bawang Goreng Desa Basoka
Soal Limbah di Persawahan, Kapolsek Dander Bojonegoro Turun Langsung Turun

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:59 WIB

Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:19 WIB

Kemenperin Dorong Industri Kayu dan Furnitur Bertransformasi Digital Lewat Indowood Expo 2026

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:50 WIB

Tak Sekadar Pameran, Indowood Expo 2026 Bidik Penguatan Ekosistem Industri Furnitur

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:02 WIB

Dalam Sosialisasi UU KUHAP Baru Bagi PPNS, Kapolres Berharap, Penyidik harus Menjalankan Tugas Dengan Profesional

Berita Terbaru