PGRI Temukan Gaji Guru Honorer Tak Pantas, Keberpihakan Bupati Bondowoso pada Pendidikan Dipertanyakan

- Admin

Minggu, 20 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Ilham Wahyudi, terima aduan tentang gaji honorer k2 dan non k2 Kabupaten Bondowoso yang jauh lebih rendah dibandingkan upah kuli bangunan.

Ilham mengungkapkan, banyaknya guru k2 dan guru non k2 melakukan pengaduan setelah datang ke Bondowoso tentang gajinya yang cukup rendah

Hal itu terlihat banyak guru honorer yang cuma digaji Rp 50.000, bahkan ada guru SD yang tidak menerima gaji selama 4 tahun.

“Bukan tanpa sebab, kami hadir kesini karena ratusan guru honorer tangisi kesejahteraannya, bahkan mereka sampai mengirimkan slip gajinya,” tutur Ilham pada Suarabangsa.co.id, Minggu (20/2/2022).

Baca Juga:  Ribuan Warga Padang Sidempuan Minta Gus Irawan Pasaribu Lanjut

Sebelumnya, Ilham mengira selama ini di Bondowoso tidak ada keluhan terkait kesejahteraan guru honorer, namun faktanya hal ini belum selesai, bahkan gaji tersebut sangat tidak rasional.

“Dari kondisi seperti ini, Kami perhatikan Pemkab Bondowoso, khususnya bupati terkait keberpihakannya pada guru patut dipertanyakan,” imbuhnya.

Mengenai hal ini, Ilham mempertanyakan keberpihakan Bupati Bondowoso pada guru honorer, bahkan ia menduga adanya perbudakan pada guru.

“Seharusnya Pemkab memperhatikan hal ini, sampai-sampai ada guru yang tidak digaji hingga 4 tahun, padahal mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya,” tambahnya.

Baca Juga:  Sebelum Ketemu Warga, Puan Maharani Sempat Kunjungi Pulau Oksigen

Selain itu, pihaknya juga menerima aduan bahwa belum ada SK Bupati Bondowoso kepada guru honorer nom k2.

“Selain gaji kecil, juga banyak ratusan guru honorer yang belum dapat SK Bupati,” imbuhnya.

Di sisi lain, Guru Honorer lolos P3K, Halimatus Sakdiyah, mengaku hampir 4 tahun tidak pernah mendapat gaji dari sekolah.

Tidak hanya itu, bahkan dia guru yang sampai 7 mengabdi belum mendapat SK dari Bupati.

“Saya sudah lebih dari 7 tahun mengabdi, 4 tahun tidak menerima gaji, juga belum mendapat SK Bupati, padahal kemarin saya lulus tes P3K,” tutupnya.

Baca Juga:  Bayi Perempuan di Pamekasan Dibuang di Pinggir Jalan

Dia juga mengatakan, awal diangkat sebagai guru honorer sejak 1 Juli 2010, di SD Negeri Kemuningan 3.

“Kami harap pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru, minimal memberikan hak kami secara layak,” tutupnya.

Berita Terkait

Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
Warga Bungur Bojonegoro Hantam Ibunya Pakai Paving, Lalu Menyerah Tanpa Busana
Seorang Pria di Longos Sumenep Ditemukan Meninggal, Diduga Gantung Diri
DVI Polda Jatim Serahkan Seluruh Jenazah Korban KM Mutiara Sentosa II Kepada Keluarga
Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Pendidikan Tidak Gratis: Menguji Pernyataan Humas SMA 3 Bojonegoro di Tengah Larangan Pungutan dan Politisasi PIP
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru