SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep terus dilancarkan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, menjadi salah satu instansi yang mendapat alokasi dana tersebut yang diterima Pemkab Sumenep, tahun 2021.
Sebesar Rp 27,7 miliar dana DBHCHT yang dikhususkan untuk Dinkes Sumenep untuk beberapa pembiayaan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat Sumenep, khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori kurang mampu, termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
“Kita mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari DBHCHT sebesar Rp 27.7 miliar lebih, dana itu kita gunakan untuk PBID (Penerima Bayar Iuran Daerah),” kata Kepala Dinkes Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono, Minggu (03/10).
Lebih rinci Agus menjelaskan bahwa dalam pendanaan tersebut dibagi menjadi dua kegiatan, pertama untuk pengadaan obat vaksin dan bahan medis habis pakai dengan masing-masing pagu anggaran Rp 2.04 miliar dan Rp 1.7 miliar.
Selanjutnya, yang kedua pendanaan tersebut digunakan untuk memberikan jaminan kesehatan, dan sasarannya adalah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sumenep, dan yang masuk dalam kepesertaan PBID JKN-BPJS untuk 57.120 orang dengan pagu anggaran Rp 24.04 miliar.
“Mereka ini adalah warga miskin yang ditanggung Pemerintah Kabupaten melalui BPJS kesehatan, jumlahnya 24 M lebih, sudah terealisasi 76 persen,” Imbuhnya.
Kata Agus, hal ini merupakan bentuk keseriusan serta keberpihakan Pemerintah dalam membantu masyarakat terkait pelayanan kesehatan, mengingat dana yang diperuntukkan untuk warga miskin cukup besar.
“Akses pelayanan kesehatannya pun ditanggung pemerintah untuk menikmati pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas termasuk di rumah sakit rujukan, bahkan di rumah sakit di luar Sumenep, misal di Surabaya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, jaminan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik serta bermanfaat. Menurut pihaknya, bahwa Pemkab Sumenep sudah hadir untuk membayarkan iuran BPJS.
“Nah, ini tinggal bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai kebutuhan, itu bebas biaya alias gratis karena sudah dibayarkan pemerintah,” pungkasnya.
