Demo DPRD Lagi, API Desak Komisi II Sumenep Urusi Kasus Agraria

- Admin

Rabu, 11 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Tuntutan mahasiswa dan masyarakat timur daya yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Timur Daya (API) dan Forum Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS), hingga Rabu (11/03) masih melakukan demonstrasi di kantor DPRD Sumenep.

Tuntutan yang diorasikannya persoalan alih fungsi lahan yang dianggap tidak sesuai prosedural dalam pengelolaan usaha tambak udang yang ada di Kecamatan timur daya meliputi Kecamatan Dungkek, Batang-Batang, Batuputih dan Kecamatan Gapura.

Menurut Ketua Forum Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) Sutrisno menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan alih fungsi lahan yang dianggap berdampak tidak baik terhadap ekonomi masyarakat setempat.

Baca Juga:  Turut Bantu Pemerintah, DPC PWRI Sumenep Turut Bagi-bagi Sembako Kepada Terdampak Covid-19

“Mari kita diskusi, dengan syarat lima anggota Komisi II DPRD Sumenep hadir di jalanan ini,” katanya.

Selain itu juga, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Abd. Basith menjelaskan, bahwa ia merasakan dampak kurang baik dari kegiatan alih fungsi lahan di daerahnya yang dilakukan secara tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Diketahui Abd Basith adalah warga Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek, harus merasakan sendiri dari dampak negatif yang dirasakannya. Menurutnya, sebelum dilakukannya aktifitas alih fungsi lahan lahan di desanya, ada sebuah aktifitas yang dilakukan para warga khususnya di daerah pesisir pantai, yaitu aktifitas Nyaro’ atau cara menangkap ikan menggunakan jaring kecil di bibir pantai. Namun setelah adanya tambak udang dan alih fungsi lahan tersebut, maka aktifitas Nyaro’ tidak ditemukan lagi, sebab pembuangan limbah tambak langsung dibuang ke laut.

Baca Juga:  Sempat Ngendap, Kasat Reskrim Polres Sumenep Janji Bongkar Kasus Gedung Dinkes

“Di daerah Lapa Daya saja sudah sekitar dua puluh hektar tanah yang dialihfungsikan,” tandasnya.

Basith menambahkan, bahwa pihak DPRD Sumenep harus serius dalam mengawal persoalan tersebut yang dinilai merugikan masyarakat. Serta pihak DPRD Komisi II diminta untuk menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus tersebut.

“DPRD Sumenep Komisi II, harus segera membentuk pansus dalam menangani hal ini,” ungkap Basith.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumenep H. Subaidi mengungkapkan, pihaknya berjanji akan segera melakukan tindakan terhadap penyelesaian kasus permasalahan tambak udang di daerah timur daya.

Baca Juga:  Polemik BKKD Desa Kemiri Memanas: H. Surgi Tantang Transparansi, Camat Malo Sebut di Lapangan Kondusif

“Ayo hari ini juga kita langsung ke lokasi tambak, kita lihat sama-sama ada berapa hektar lahan yang menjadi lokasi tambak, kita sama-sama cari fakta dan data ke lapangan,” tutupnya.

Berita Terkait

KDMP di Desa Belun Bojonegoro terganjal dengan SHGB dan SHM, desa Belun terancam tidak punya KDMP
Polemik Konser 3 Dekade BPR Bojonegoro: Antara Isu Anggaran Rp1,1 Miliar, Penjualan Tiket, dan Transparansi Aset Daerah
Acara Ulang Tahun BPR Bojonegoro, mulai jadi Rasan-Rasan Gens Z
SHGB Dipersoalkan Desa, Ahli waris Wadul ke DPRD Bojonegoro
Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan
Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo
Sinergi dan Inovasi Layanan Jadi Kunci Penyusunan Renja 2027 DKP Jatim
Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 08:15 WIB

KDMP di Desa Belun Bojonegoro terganjal dengan SHGB dan SHM, desa Belun terancam tidak punya KDMP

Jumat, 24 April 2026 - 08:10 WIB

Polemik Konser 3 Dekade BPR Bojonegoro: Antara Isu Anggaran Rp1,1 Miliar, Penjualan Tiket, dan Transparansi Aset Daerah

Rabu, 22 April 2026 - 19:37 WIB

Acara Ulang Tahun BPR Bojonegoro, mulai jadi Rasan-Rasan Gens Z

Rabu, 22 April 2026 - 17:39 WIB

SHGB Dipersoalkan Desa, Ahli waris Wadul ke DPRD Bojonegoro

Rabu, 15 April 2026 - 16:42 WIB

Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo

Rabu, 15 April 2026 - 15:26 WIB

Sinergi dan Inovasi Layanan Jadi Kunci Penyusunan Renja 2027 DKP Jatim

Selasa, 14 April 2026 - 10:50 WIB

Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 00:55 WIB

Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi

Berita Terbaru