SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Penyandang disabilitas di Sampang menyayangkan masih minimnya fasilitas khusus untuk mereka. Hingga saat ini, sebagian besar fasilitas publik dan pemerintahan yang ada dapat dikatakan tidak ramah disabilitas sehingga kalangan difabel kerap kesulitan mengakses berbagai sarana dan pelayanan.
Aturan yang ada mengharuskan fasilitas umum yang dibangun untuk sesuai dengan standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan.
Namun, fakta yang ada dilapangan, fasilitas umum ramah disabilitas di Sampang, sejauh ini belum memadai, termasuk kantor pemerintahan, dan juga kantor pelayanan publik lainnya.
Keluhan itu disampaikan oleh salah satu penyandang difabel, Tricahyo Slamet Widodo (50), warga Desa Patarongan, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Ia mengatakan, secara general kalangan disabilitas memang belum terfasilitasi dengan baik hingga saat ini. Akses untuk berjalan, menyeberang, hingga mendapat pelayanan publik seringkali masih harus diperoleh tanpa ada pembeda apapun.
“Masih banyak fasilitas publik, termasuk perkantoran pemerintah daerah yang belum ramah dengan difabel. Jadi ya kami harus mengakses banyak hal sama seperti yang ‘orang awas’ (normal) lakukan. Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap kami kaum disabilitas memang belum begitu baik,” kata pria yang kerap disapa Cak Wiwit, Selasa (05/01/2021).
Akses fasilitas publik, lanjut Cak Wiwit, banyak yang belum dilengkapi dengan sarana yang memberikan kemudahan kepada difabel. Seperti kantor yang bertingkat belum dilengkapi tangga yang bisa digunakan dengan bantuan kursi roda.
Cak Wiwit menilai, kesadaran pemerintah tentang hak serta kewajiban terhadap kaum difabel di kota Bahari belum sebaik di kota-kota besar. Padahal, sejatinya pemerintah sudah diwajibkan untuk memberikan ruang dan peluang bagi penyandang difabel.
“Ya mungkin karena banyak orang belum intens berinteraksi dengan kalangan disabilitas. Akhirnya, pemahaman terkait norma dan aturan negara juga belum begitu tinggi,” ucapnya.
Ia mengharapkan, pemerintah dapat lebih fokus untuk mewajibkan pengadaan fasilitas bagi kalangan disabilitas. Setidaknya, harus ada keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang dan peluang bagi difabel untuk berkontribusi didukung dengan sarana prasaran yang memadai.
“Agar semua pihak dapat terus meningkatkan edukasi untuk merubah pola pikir terhadap keberadaan kaum difabel. Soalnya, poin itu dianggap menjadi salah satu perkara sulit yang sebenarnya harus bisa dirubah untuk meningkatkan awareness terhadap difabel,” tandas Cak Wiwit.
