Bupati Bojonegoro Sentil Bea Cukai, Terkait Rokok Ilegal

- Admin

Senin, 25 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Agenda penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Dander, Bojonegoro, menjadi momentum penting bagi penguatan industri rokok legal dan peningkatan kesejahteraan pekerja lokal.

Dalam acara yang berlangsung pada Senin (25/5/2026) tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sepakat bahwa keberadaan pabrik rokok resmi merupakan pilar penting dalam menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal.

Kedatangan orang nomor satu di Jawa Timur ini disambut hangat oleh jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain Direksi PT KAS dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, tampak hadir menyambut Gubernur di antaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, serta Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T.

Turut mendampingi pula Kepala Bakorwil Bojonegoro, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro guna memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Usulkan Raperda Dana Abadi Pendidikan

Secara terpisah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyebaran klaster atau sentra industri rokok formal di berbagai daerah memiliki fungsi strategis yang melampaui aspek ekonomi, yakni sebagai benteng penahan laju produk tanpa pita cukai resmi.

“Dengan ditempatkan sentra-sentra di beberapa titik pabrik rokok, hal ini akan mengurangi peredaran rokok ilegal,” ungkap Khofifah di sela-sela agenda kunjungannya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial ini memaparkan bahwa langkah taktis ini tidak hanya berhenti di tingkat daerah, melainkan sudah masuk dalam radar kebijakan nasional yang melibatkan kerja sama lintas sektoral.

“Kita terus berkoordinasi dengan koordinator dengan beberapa kementerian, di mana ada beberapa sentra-sentra di beberapa titik agar ada cluster,agar bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, dan proses pembahasan ini sudah dalam,” pungkas Khofifah.

Senada dengan Gubernur, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang akrab disapa Mas Hono, mengajak seluruh pelaku industri rokok di wilayahnya untuk memperkuat komitmen penegakan hukum tersebut. Mas Hono menekankan pentingnya kolaborasi hulu-hilir.

Baca Juga:  Musim Penghujan, Penghasilan Pedagang Kuliner di Sampang Menurun Hingga 20 Persen

“Kalau hari ini misal ada dari Bea Cukai, kita hari ini bisa (Red:Diskusi) memberantas rokok ilegal. Saya minta tolong kepada pabrik rokok-pabrik rokok untuk kerja sama dalam memberantas rokok ilegal kita bersama-sama,” tegas Mas Hono.

Di samping isu pemberantasan rokok ilegal, Mas Hono menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi nyata industri sigaret kretek tangan dalam menekan angka pengangguran melalui penyerapan ribuan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro,khususnya yang bernaung di bawah Koperasi Kareb.

“Penyerapan tenaga kerja yang dibantu oleh PT Kareb, saya ucapkan terima kasih. Separohnya saya dibantu Pak Yadi (Sriyadi Purnomo). Tadi saya baru mendengar kenaikan cukai alhamdulillah tidak jadi naik,” imbuhnya.

Terkait dengan penyaluran stimulus ekonomi, Mas Hono memaparkan akumulasi nominal bantuan yang diterima para buruh dari kolaborasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia selalu mengimbau agar dana besar tersebut dialokasikan untuk sektor produktif.

Baca Juga:  Duh, Masih Ada Minimarket di Sampang Jual Minyak Goreng dengan Harga Mahal

“Untuk teman-teman buruh, untuk menggunakan dana BLT CHT ini bisa digunakan produktif. Dari kami (Pemkab) 850 ribu rupiah, dari provinsi 1 juta rupiah. Ini bisa dibuat beli kambing atau investasi emas, jangan gunakan hal-hal yang konsumtif, jangan digunakan kebutuhan yang hanya sekali pakai,” terang Mas Hono.

Sebelumnya, bantuan stimulan dari Pemkab Bojonegoro senilai Rp850 ribu tersebut dilaporkan telah sukses dieksekusi dan diserahkan kepada para buruh sejak tanggal 13 Mei lalu.

Agenda kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur ditutup dengan penyerahan kelanjutan program BLT DBHCHT secara simbolis kepada perwakilan buruh pabrik rokok guna memperkuat bantalan ekonomi para pekerja padat karya.

Selain menyalurkan bantuan sosial, Gubernur Khofifah juga meresmikan Masjid Nur Khofifah yang berdiri di dalam kompleks MPS Dander.

Penulis : Taqim

Editor : Putri

Berita Terkait

Hadir di Wilbex 2026, National Hospital Buka Konsultasi Gratis Bagi Pengunjung
XPENG Perluas Pasar Mobil Listrik Pintar di Jawa Timur lewat GIIAS Surabaya 2026
GIIAS Surabaya 2026, BYD Perkenalkan M6 DM untuk Mobilitas Keluarga
GIIAS Surabaya 2026, Wamenperin Soroti Pertumbuhan Kendaraan Ramah Lingkungan
BAIC T1 Jadi Andalan Baru di GIIAS Surabaya 2026, Harga Spesial Rp 393 Juta
VinFast Dorong Konsumen Tak Khawatir Beralih ke Mobil Listrik
GIIAS Surabaya 2026 Perluas Area Pameran, Hadirkan 37 Merek Kendaraan
Tegaskan BUMN Bukan Milik Penguasa, Pidato Presiden Prabowo Raih Tepuk Tangan Riuh Eksekutif-Legislatif Bojonegoro

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru