Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

- Admin

Kamis, 27 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik ganti rugi berupa tukar guling lahan terdampak pembangunan Jembatan Glendeng akses penghubung Kabupaten Bojonegoro dan Tuban masih belum menemui titik terang.

Warga berharap kepada Komisi A, lahan yang ditempatinya ada kepastian hukum yang tepat, dari perwakilan dari 27 warga Desa Kalirejo yang mendatangi Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (26/8/2026).

Kedatangan beberapa warga didampingi langsung oleh Kepala Desa Kalirejo, Sri Untari, beserta Sekretaris Desa (Sekdes), Weli Teguh Saputro.

Baca Juga:  Sinergi Bojonegoro: Setyo Wahono & Nurul Azizah Pimpin Gerakan Indonesia ASRI, Hidupkan Kembali Budaya 'Sambatan'

Rapat audiensi yang dipimpin oleh Khoirul Anam, Komisi A DPRD Bojonegoro, Khoirul Anam, tersebut menghasilkan sejumlah opsi solusi terkait sengketa lahan yang telah berlangsung lama ini.

Kepala Desa Kalirejo, Sri Untari, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga warganya mendapatkan hak kepemilikan tanah yang sah secara hukum.

“Pemerintah kabupaten harus memfasilitasi penyelesaian ini. Prinsipnya, 27 warga kami harus mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM),” ujar Sri Untari.

Sementara itu, Sekdes Kalirejo, Weli Teguh Saputro, menjelaskan bahwa masalah ini merupakan warisan persoalan masa lalu yang belum terselesaikan.
Awalnya, 27 warga terdampak pembangunan jembatan dipindahkan ke lahan pengganti di kawasan Buduk. Lahan pengganti seluas kurang lebih 9.100 meter persegi tersebut setara dengan Tanah Kas Desa (TKD) yang saat ini ditempati warga.

Baca Juga:  Pj Bupati Bojonegoro Launching Logo HJB 347

“Luas tanah pengganti tersebut sekitar 9.100 meter persegi dan diinformasikan sudah berstatus SHM. Namun, hingga saat ini kami tidak mengetahui keberadaan fisik sertifikat tersebut,” kata Weli.

Weli menambahkan, pihak pemdes siap berkoordinasi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri alur berkas tukar guling tersebut.

Menanggapi hal itu, Camat Bojonegoro Kota, David Yudha Prasetya, S.T., M.T., menyarankan agar Pemerintah Desa Kalirejo melacak kembali riwayat pengajuan administrasi yang sempat terputus.

Baca Juga:  Seorang Pekerja Pemasang Reklame di Bojonegoro Terjatuh dari Ketinggian 6 Meter

“Lahan TKD pada dasarnya dapat diproses menjadi SHM warga melalui mekanisme tukar guling. Pemdes perlu menggelar Musyawarah Desa (Musdes) ulang untuk melengkapi administrasi baru, sembari menelusuri berkas pengajuan lama yang sempat terhenti,” terang David.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:52 WIB

Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Sabtu, 7 November 2026 - 17:01 WIB

Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris

Selasa, 3 November 2026 - 13:28 WIB

Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW

Berita Terbaru