BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Sebanyak 73 awak media dari berbagai lini penerbitan di Kabupaten Bojonegoro menghadiri agenda silaturahmi dan rapat persiapan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini digelar di Gedung Griya Dharma Kusuma (GDK) Bojonegoro pada Senin 9 November 2026.
Direktur PT Asri Dharma sejahtera (ADS) Mohammad Kundori dalam sambutan pembukanya menjelaskan, bahwa memfasilitasi UKW ini digagas bersama Pemkab Bojonegoro untuk penguatan kapasitas pers secara bertahap.
“Pemerintah bojonegoro berdiskusi bersama ,terkait peningkatan kualitas jurnalis dengan teknisnya,yang akhirnya tersaring 73 media, dan nanti yang ber-UKW 20 media. Setelah lulus, bila peminatnya banyak, baru di sesi selanjutnya,” jelas Kundori.
Lelaki yang akrab dipangil mas dhori tersebut juga bercerita betapa tingginya animo rekan-rekan jurnalis yang sempat memprotes kegiatan ini, karena belum terakomodasi di gelombang pertama ini.
Sambil berseloroh di hadapan bupati dan Kadis Kominfo, Kundori menceritakan riuhnya panggilan telepon yang masuk ke ponselnya selama dua hari ini.
“Mohon melapor Pak Bupati, izin dua hari ini telepon saya tidak berhenti-henti. Ternyata banyak yang menelepon dan protes pada kami, kenapa kami tidak diundang. Pak Arif Kominfo, ternyata wartawan yang tidak terundang, mereka telepon kepada kami kenapa kami tidak diundang,” ucapnya yang disambut suasana akrab.
Kendati demikian, Kundori memastikan dukungan BUMD tidak akan mengurangi independensi tema-teman wartawan dalam menjalankan fungsi kontrolnya.
“Dengan adanya kegiatan ini, tidak mengurangi fungsi kontrol media dalam berkarya dan menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Ini adalah bentuk bagian sinergi BUMD milik pemerintah dan rekan-rekan media,” tegas Kundori.
Dalam sambutan Bupati Setyo Wahono sempat menyinggung dinamika pemberitaan di luar yang menyoroti pelaksanaan program tersebut.
“Mungkin orangnya ada di sini atau ini tidak diundang. Saya tadi juga dapat kabar dan membaca sebuah media, ada tulisan ‘Program Uji Kompetensi Media ADS Tuai Kritik, 73 Dipertanyakan’,” buka Bupati Setyo Wahono.
Meski demikian, Bupati membaca berita tersebut menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap kritik konstruktif dan tidak alergi terhadap pemberitaan miring. Ia memastikan saluran komunikasi dengan para jurnalis selama ini tetap terbuka dan cair.
“Saya sebenarnya tidak anti-kritik, tidak sensian. Coba teman-teman yang ada di sini, WA-kan selalu saya jawab: iya, tidak. Bila ada berita yang jelek-jelek, selalu saya lempar ke OPD,” ungkap Bupati.
lanjutnya, Bupati mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak alergi atau menghalangi kerja jurnalistik.
Ia mendorong OPD untuk berbenah jika kritik media bersumber dari fakta yang benar, sekaligus menegaskan jaminan perlindungan bagi jajarannya yang bekerja jujur.
“Dan OPD selalu saya sarankan dan pernah OPD ada yang mengeluh pada kami, kenapa teman-teman wartawan ini dihalangi pada beliau saya sampaikan: kalau itu memang tidak benar, laporkan. Tapi kalau itu benar yang ditulis oleh wartawan, segera benahi,” tegas Bupati.
“Dan saya sebagai pimpinan akan bertanggung jawab bila anak buah kami tidak bersalah,” terangnya.
Terkait pelaksanaan UKW, Bupati Setyo Wahono juga menekankan pentingnya kelengkapan legal formal badan hukum perusahaan pers sebagai syarat utama pendaftaran peserta.
“Pernah saya bertanya pada Kominfo, kenapa teman-teman media ada yang belum bisa uji kompetensi itu kenapa sih, kelemahannya di mana? Ternyata yang bisa UKW itu media yang legal formalnya terpenuhi, karena wartawan itu rumahnya di media itu,” tambah Bupati.
Menutup sesi arahan, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasinya atas peran strategis insan pers. “Saya ucapkan terima kasih kepada PT ADS, Kominfo, dan teman-teman wartawan yang di mana menjadi mata, telinga kami. Kami sampaikan terima kasih, ayo kita bersinergi untuk kabupaten lebih baik,” pungkas Bupati.
Usai sesi sambutan dan arahan, kegiatan di GDK Bojonegoro dilanjutkan dengan pemaparan materi dari tokoh pers nasional dan daerah.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, memberikan gambaran komprehensif mengenai pemetaan serta penanganan sengketa pers yang dilaporkan ke Dewan Pers, sebagai pengingat pentingnya ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Sementara itu, Ainur Rohim Mantan Ketua PWI Jawa Timur periode 2019–2021 sekaligus Pemimpin Redaksi/Direktur Utama Beritajatimmembagikan panduan serta gambaran umum mengenai skema pengujian UKW sebagai barometer profesionalisme jurnalis di lapangan.
Sebagai penutup rangkaian acara di GDK, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Jimmy Silalahi, turut hadir menyapa peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Jimmy memaparkan secara rinci petunjuk teknis pelaksanaan UKW mendatang, mulai dari tata cara pendaftaran, pemenuhan berkas administrasi peserta, hingga tata tertib dan kriteria penilaian yang wajib dipatuhi oleh para calon peserta.
Penulis : Takim
Editor : Putri
