BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Carut-marut penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan tajam.
Sorotan ini mencuat di tengah polemik panjang dugaan perampasan hak warga miskin yang dialami Sumiati, seorang penerima manfaat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang tercatat tidak pernah menerima haknya sejak 2018 hingga 2026.
Ironisnya, berdasarkan penelusuran melalui rekening koran bank, dana bantuan atas nama Sumiati terpantau tetap cair secara rutin selama kurun waktu delapan tahun tersebut (2018–2026), meski tidak pernah sampai ke tangan yang bersangkutan.
Menanggapi persoalan penyaluran bantuan tersebut, mantan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapas, Siti Nur Komariyah, angkat bicara memberikan penjelasan kepada awak media mengenai mekanisme pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penunjukan agen penyalur pada masa peralihan sistem bantuan.
Menurut Siti, pada tahun 2018 bantuan BPNT masih disalurkan secara langsung dalam bentuk komoditas beras. Peralihan sistem penyaluran menjadi non-tunai menggunakan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau KKS baru dimulai sekitar tahun 2020 hingga 2021.
Ia menjelaskan, pada periode 2020–2021 tersebut, muncul kebijakan “Satu Desa Satu EDC” (Electronic Data Capture) di wilayah Kecamatan Kapas.
Dalam teknis pelaksanaannya di tingkat desa, pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) bersama agen penyalur setempat.
“Dulu kalau seingat saya ada kebijakan dari Pak Camat itu tiap desa satu EDC di Kecamatan Kapas. Yang memberikan KKS (ATM) itu pihak Bank BNI langsung bersama desa,” ungkap Siti Nur Komariyah saat dikonfirmasi awak media.
Lebih lanjut, Siti menerangkan bahwa pembentukan atau penunjukan agen penyalur di masing-masing desa saat itu merupakan kewenangan Kepala Desa. Sementara itu, terkait detail teknis pendistribusian kartu di lapangan, ia mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh.
“Kalau distribusinya bagaimana kita tidak tahu. Setahu saya saat itu yang membagikan kartu tersebut pihak bank dan pemerintah desa (Pemdes),” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri


















