BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Gelaran sound horeg di Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, yang berlangsung pada 5–6 September 2026, tidak hanya menyisakan kerusakan fasilitas publik.
Acara tersebut memicu terkuaknya krisis keuangan dan minimnya transparansi tata kelola pemerintahan desa setempat dalam lima tahun terakhir.
Pada Kamis (17/9/2026), sekitar 300 warga Desa Bayemgede mendatangi kantor desa untuk menuntut keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas, serta mempertanyakan kinerja Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa lainnya.
Warga menduga penyelenggaraan sound horeg tersebut tidak transparan dan diwarnai praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, warga mengeluhkan kinerja Sekdes yang jarang berada di desa karena lebih mementingkan urusan pribadi di luar wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim Suara Bangsa, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bayemgede yang semula berada di kisaran Rp800 juta mengalami penyusutan drastis pada rentang 2022 hingga 2024. Akibat pemotongan alokasi anggaran dari pemerintah pusat hingga 50 persen, nilai APBDes merosot hingga sekitar Rp275 juta.
Meski kondisi keuangan desa sedang krisis, Pemerintah Desa Bayemgede dinilai tetap memaksakan penyelenggaraan kegiatan berskala besar dan berbiaya tinggi. Langkah ini memicu reaksi keras warga yang mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran.
“Jembatan dirusak dan pertanggungjawabannya tidak jelas. Sekdesnya juga jarang di tempat, lebih sering pulang ke rumah istri barunya di luar desa,” ujar seorang warga Bayemgede yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Aksi protes masyarakat ini turut memicu perselisihan terbuka antara Kepala Desa (Kades) dan Sekdes. Keduanya saling melempar tuduhan terkait amburadulnya pengelolaan desa hingga mengarah pada ranah personal.
Sementara itu, pihak Camat Kepohbaru bersama Kades dan Sekdes Bayemgede memilih bungkam saat dihubungi lewat ponsel nya. Mereka belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuntutan transparansi anggaran maupun desakan pencopotan jabatan Sekdes.
Sikap tertutup dari jajaran pejabat tersebut kian memperkuat dugaan publik mengenai adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes dan Dana Desa selama beberapa tahun terakhir.
Warga menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan akuntabilitas dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah kabupaten.
“Kami akan meminta pejabat tingkat kabupaten untuk mengevaluasi Desa Bayemgede dan mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegas salah satu warga.
Penulis : Takim
Editor : Putri
