Sejumlah OPD Lambat, Hearing di Komisi C DPRD Bojonegoro Molor

- Admin

Kamis, 17 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pagi ini mestinya hearing bersama sebelum Pansus dilakukan, sayangnya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang oleh Komisi C Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Bojonegoro terlambat untuk datang, Kamis (17/03/2022).

Hampir dua jam Komisi C DPRD Bojonegoro menunggu OPD untuk membahas terkait Raperda Rumah kos. Hingga jam 11.00 WIB beberapa OPD belum hadir di ruangan komisi C. Sehingga rapat belum bisa dimulai.

Muklasin Afan selaku ketua Pansus dari Komisi C menyesalkan kinerja beberapa OPD yang akan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang rumah kos, eksekutif sendiri yang menjadwalkan(me agendakan)namun hampir dua jam mereka pagi ini belum hadir.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Kukuhkan Pengurus FKUB, Ini Harapannya

“Eksekutif, (OPD) itu nanti satu yang mewakili, ini jadwalnya kan dari eksekutif sendiri,” jelasnya, Kamis (17/03/2022).

Lanjutnya, beberapa OPD tersebut ada Satpol PP, PU, Perizinan, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, terkait perijinan ini Bupati bisa memandatkan kepada dinas terkait.

“Terkait rapat ini Bupati bisa memandatkan pada dinas terkait, tapi kalau tidak ada ini saya harus bertanya dengan siapa,” terangnya.

Saat disingung terkait agenda rapat pagi ini yang bersamaan dengan komisi lainya, Muklasin Afan politisi dari Demokrat tersebut menyanggahnya bahwa undangan tersebut yang mengatur eksekutif, tapi ternyata beberapa OPD masih telat untuk masuk dan menepati Jam tersebut.

Baca Juga:  Wapres Pastikan Pemerintah Akan Bangun Hunian untuk Warga Terdampak APG Semeru

“Memang sih tiap komisi ada rapat, tapi kan tiap OPD bisa diwakili 1 orang,” pungkasnya.

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru