Polisi Gencar Razia Kendaraan Bermotor di Madura, Aktivitas Ekonomi Warga Terganggu

- Admin

Sabtu, 3 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, SUARABANGSA.co.id — Razia kendaraan bermotor yang digelar polisi di Madura, Jawa Timur, tuai kontroversi. Pasalnya, dampak adanya razia tersebut, sebagian besar dari masyarakat resah.

Sejatinya, razia digelar untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, kehadiran polisi justru berdampak buruk terhadap nasib perekonomian warga yang ada di wilayah tersebut.

Terkait hal ini beragam komentar masyarakat terhadap kepolisian. Seperti yang dikatakan Riski salah seorang warga Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang.

Riski menyebut, bahwa operasi patuh pajak di Sampang ini belum tepat, bukan solusi. Apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat saat ini. Rakyat yang susah, lebih baik mereka beli beras untuk makan daripada bayar pajak

“Itu bukan solusi yang tepat, solusi yang tepat ialah lakukan penghapusan pajak seperti di Jawa Barat yang dilakukan Gubernur Dedy Mulyadi. Saat ini rakyat susah, makan saja sudah syukur,” sebutnya.

Baca Juga:  Lahir Tanpa Anus, Bayi di Taddan Camplong Sampang ini Butuh Pertolongan

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik saat ini, tentunya masyarakat lebih mementingkan kebutuhan rumah tangga.

“Ya kalau ekonomi masyarakat mapan, kalau petani yang hidupnya pas-pasan. Sedangkan motornya hanya untuk mencari rezeki, dan tak mampu bayar pajak. Apakah tega menyuruh bayar pajak?,” ketusnya.

Sementara, menanggapi persoalan tersebut, salah satu anggota DPRD Jawa Timur Nur Faizin angkat bicara. Ia mengatakan bahwa, saat ini di Madura sedang marak razia kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih.

“Iya benar, banyak razia di Madura, banyak laporan dari masyarakat ke saya perihal razia itu,” kata Nur Faizin, dikonfirmasi kontributor suarabangsa.co.id via pesan teks WhatsApp, Sabtu (03/05/2025).

Politisi PKB ini tidak terlalu mempersoalkan dengan maraknya razia tersebut. Sebab, kata dia, razia kendaraan itu sebagai bentuk menegakkan aturan.

Baca Juga:  Minimarket Semakin Menjamur, Ketegasan Pemkab Sampang Ditunggu para Pedagang Tradisional

Razia, lanjut dia, memang perlu dilakukan dengan catatan tepat sasaran, seperti kendaraan yang tidak memiliki dokumen lengkap, tidak menggunakan helm serta tidak memiliki SIM.

“Razia juga harus dilakukan kepada pengendara dibawah umur. Sebab, secara teori kematangan emosi mereka belum siap untuk mengemudikan kendaraaan dan ini yang utama, bisa membahayakan pengendara lain,” tuturnya.

Kaitannya dengan persoalan pajak, sambungnya, membayar pajak memang sudah suatu keharusan sebagai warga negara yang baik, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah.

“Setiap rupiah yang dibayarkan melalui pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, membayar pajak adalah suatu keharusan,” ungkapnya.

Kendati demikian, kata Faizin, razia kendaraan menunggak pajak harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Langkah ini diambil agar penegakan aturan tetap mengedepankan sisi humanis dan edukatif kepada masyarakat.

Baca Juga:  Polres Probolinggo Gelar Vaksinasi Bagi Penyandang Disabilitas

“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditekan. Razia tetap penting untuk menegakkan aturan, tapi pendekatannya harus bertahap dan dibarengi edukasi,” ujarnya.

Menurut dia, tujuan utama razia bukan hanya semata-mata untuk menindak, melainkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu.

“Kami ingin masyarakat paham dulu, baru kita dorong untuk patuh,” tegasnya.

Faizin berharap, sebelum melaksanakan razia secara intensif di lapangan, pemerintah lebih dahulu memberikan sosialisasi taat pajak melalui berbagai media sosial, seperti dulu ada SMS blast atau semacamnya serta layanan jemput bola, Samsat keliling dan mobil Samsat Desa.

“Tidak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin membayar pajak, kami harapkan tidak lagi merasa dipersulit, hingga harus memakai jasa calo,” tandasnya.

Penulis : Abdus Salam

Editor : Putri

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB