BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id –Pengadaan atau pembelian mobil Dinas Baru untuk legeslatif dan Eksekutif kembali mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak.
Dari hasil pengumpulan informasi yabg dilakukan oleh awak media SUARABANGSA.co.id, pengadaan mobil dinas baru tersebut dianggarkan kurang lebih 7 Miliar.
Aktifis Fitra di Bojonegoro, Mohammad Miftahul Huda, MA (Miftah) Koordinator Analisis dan Advokasi Anggaran FITRA JATIM merasa prihatin dengan Bojonegoro yang APBD tinggi namun Anggaran untuk Warga miskin, kususnya Yatim piatu dihentikan, tapi saat Efesiensi anggaran sedang dilakukan oleh Pemerintah pusat, Mobil dinas dijalankan.
“Pengadaan Mobil Dinas di Jalankan, tapi anggaran untuk Yatim Piatu di OFF-kan
Bansos anak yatama. 1.5 / tahun. Biasanya cair sebelum idul fitri,” terangnya.
Saat disingung terkait Efesiensi Anggaran, adalah Mobil dinas bukan kebutuhan penting saat ini, kebutuhan penting saat ini adalah kepentingan rakyat miskin dan yang benar benar dibutuhkan oleh rakyat miskin menjelang lebaran.
Lanjutnya, Anggaran yang bisa diefesiensi oleh Bupati dan DPRD Bojonegoro misalnya:
1. Perjalanan Dinas, kungker, bimtek,
2. Pengadaan mobil dinas,
3. Rehab kantor, operasional kantor, sarpras kantor,
4. Biaya Makan Minum Bupati dan Legeslatif, Dinas,
5. ATK Kantor
6. Pembangunan yang bukan Infrastruktur Dasar
7. Honorarium Gaji ke 13,14,15.
“Efesiensi mestinya harus yang peruntukan nya tidak langsung ke masyarakat
apalagi masyarakat miskin,” jelasnya.
Di waktu terpisah, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan bahwa Mobil Dinas (Mobdin) tersebut selalu ada bila pemimpin baru.
Dan terkait anggaran Mobil Dinas tersebut dianggarkan di 2024, hal tersebut sebelum ada aturan Efesiensi Anggaran.
Karena di tahun 2025 dan ini perintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta sudah ada aturan Efesiensi anggaran, maka pembelian Mobil Dinas tersebut dihentikan.
“Setiap pemimpin baru selalu ada pembelian mobil dinas baru, dan mobdin tersebut dianggarkan di 2024, dulu belum ada aturan Efesiensi anggaran, karena di 2025 ada efisiensi anggaran, Pembelian Mobil Dinas kita Hentikan,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
