Hadapi Permainan Tengkulak Menjelang Panen Raya, Ini Yang Dilakukan Pemkab Bojonegoro

- Admin

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Saat Dinas pertanian dan bulog saat sosialisasi HPP di radio.

i

Saat Dinas pertanian dan bulog saat sosialisasi HPP di radio.

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Petani Bojonegoro menjelang panen raya akhir -akhir ini mulai resah, keputusan pemerintah sering tidak berjalan dibawah, karena para tengkulak dan sepekulan (red: Rente gabah) mulai beraksi dengan sistem ijon, (red: DP uang muka, saat padi menjelang panen), hal ini juga akan menghambat penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau pemkab bersama APH tidak bergerak dilapangan.

Demi menjaga hal tersebut Pemkab Bojonegoro lakukan sosialisasi, untuk sebagai sosialisasi ke para petani dan unsur yang terkait.

Sosialisasi kenaikan HPP ini disampaikan melalui program talkshow Radio Malowopati FM, di lt. 2 gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, Rabu (5/2/2025). Sebagai narasumber hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro dan Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro.

Kepala DKPP Bojonegoro Helmi Elisabeth menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi besar di sektor pertanian. Yakni sebagai penghasil padi terbesar nomor tiga se-Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Selain itu dari sisi luas baku sawah, Bojonegoro berada di posisi kedua se-Jawa Timur yaitu 83.197 hektar.

Baca Juga:  Pemkab Pamekasan Gelar Pemilihan Duta Genre 2021

Bahwa, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Dengan kenaikan ini diharapkan para petani semakin sejahtera

“Dengan potensi Bojonegoro, kami memprediksi puncak panen akan terjadi pada bulan Maret. Maka untuk menyambut kondisi panen raya tersebut harus disiapkan secara baik,” terangnya.

Pemkab Bojonegoro, lanjut dia, terus berupaya meng-upgrade kemampuan sumber daya manusia serta menyiapkan regenerasi dengan mendorong ketertarikan generasi muda dalam dunia pertanian. Yakni melalui modernisasi dan teknologisasi yang semakin maju dan efesien.

“Selain itu, Pemkab juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani sesuai e-RDKK yang telah diusulkan,” ucapnya.

Dalam menyambut panen raya mendatang sekaligus merespon keputusan pemerintah pusat, maka Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui keputusan Kepala Bapanas bahwa ada perubahan HPP. Yakni semula Rp 6.000 menjadi Rp 6.500.

Hasil rapat dengan Menteri Pertanian dan Menko Pangan di Surabaya, disampaikan bahwa selain komoditas gabah, pemerintah pusat juga mengoreksi HPP dari komoditas jagung. Yakni semula Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Namun hal ini masih menunggu keputusan dari Bapanas.

Baca Juga:  Penuhi Kebutuhan Subsidi, Pemdes Jebung Lor Bondowoso Lakukan Sosialisasi Validasi RDKK

“Hal ini dilakukan pemerintah karena melihat dan mengevaluasi kondisi petani terkait kebutuhan saprodi. Misal harga pupuk yang bisa berubah, biaya produksi dan lain-lain. Maka pemerintah mengoreksi HPP komoditas gabah guna meningkatkan kesejahteraan para petani,” jelasnya.

Helmi Elizabeth juga mengatakan bahwa sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia menuju swasembada pangan. Maka untuk mewujudkan hal itu perlu kontribusi semua stakeholder. Pemerintah juga mendorong Poktan maupun Gapoktan untuk menjadikan Kelembagaan Ekonomi bagi Petani (KEP) berbentuk badan hukum seperti koperasi. Agar dapat menjadi mitra Poktan/Gapoktan dalam menyediakan sarana pertanian. Serta bisa menjadi lembaga yang bermitra dengan pihak lain.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja mengungkapkan sejak tahun 2023, Bulog sudah mempunyai fasilitas sentra penggilingan padi. Lokasinya di Desa Kunci, Kecamatan Dander. Penggilingan padi itu sudah menyerap hasil panen gabah sesuai wilayah. Yaitu Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.

Baca Juga:  Ratusan Mahasiswa dari PMII dan Formasa Turun Aksi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

“Pada tahun 2024 Bulog juga sudah menyerap 5.600 ton beras yang sudah dipasarkan melalui program Bulog,” ungkapnya.

Lanjut lanjut Ferdian menuturkan dengan naiknya harga HPP juga peluang bagi Bulog untuk menyerap lebih banyak lagi hasil panen, utamanya dari komoditas gabah. Hal itu juga sekaligus menjaga harga panen para petani. Bulog juga akan membeli langsung gabah dari petani tanpa batas pengiriman dengan persyaratan membawa KTP. Hal terpenting lain adalah kualitas gabah diharapkan dalam kondisi yang terbaik.

Rencana peningkatan penyerapan ini juga menjadi tantangan bagi Bulog. Yakni untuk memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bulog akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan persatuan penggilingan padi Indonesia.

Di samping itu, pada tahun 2024 sentra penggilingan padi Bulog Bojonegoro bisa memproses sebanyak 120 ton perhari. Namun saat ini pihaknya juga mengusulkan kepada kantor pusat untuk menambah sarana dan prasarana guna menambah penyerapan lebih banyak lagi.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru