BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Petani Bojonegoro menjelang panen raya akhir -akhir ini mulai resah, keputusan pemerintah sering tidak berjalan dibawah, karena para tengkulak dan sepekulan (red: Rente gabah) mulai beraksi dengan sistem ijon, (red: DP uang muka, saat padi menjelang panen), hal ini juga akan menghambat penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau pemkab bersama APH tidak bergerak dilapangan.
Demi menjaga hal tersebut Pemkab Bojonegoro lakukan sosialisasi, untuk sebagai sosialisasi ke para petani dan unsur yang terkait.
Sosialisasi kenaikan HPP ini disampaikan melalui program talkshow Radio Malowopati FM, di lt. 2 gedung Pusat Informasi Publik Bojonegoro, Rabu (5/2/2025). Sebagai narasumber hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro dan Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro.
Kepala DKPP Bojonegoro Helmi Elisabeth menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro mempunyai potensi besar di sektor pertanian. Yakni sebagai penghasil padi terbesar nomor tiga se-Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Selain itu dari sisi luas baku sawah, Bojonegoro berada di posisi kedua se-Jawa Timur yaitu 83.197 hektar.
Bahwa, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Dengan kenaikan ini diharapkan para petani semakin sejahtera
“Dengan potensi Bojonegoro, kami memprediksi puncak panen akan terjadi pada bulan Maret. Maka untuk menyambut kondisi panen raya tersebut harus disiapkan secara baik,” terangnya.
Pemkab Bojonegoro, lanjut dia, terus berupaya meng-upgrade kemampuan sumber daya manusia serta menyiapkan regenerasi dengan mendorong ketertarikan generasi muda dalam dunia pertanian. Yakni melalui modernisasi dan teknologisasi yang semakin maju dan efesien.
“Selain itu, Pemkab juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani sesuai e-RDKK yang telah diusulkan,” ucapnya.
Dalam menyambut panen raya mendatang sekaligus merespon keputusan pemerintah pusat, maka Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui keputusan Kepala Bapanas bahwa ada perubahan HPP. Yakni semula Rp 6.000 menjadi Rp 6.500.
Hasil rapat dengan Menteri Pertanian dan Menko Pangan di Surabaya, disampaikan bahwa selain komoditas gabah, pemerintah pusat juga mengoreksi HPP dari komoditas jagung. Yakni semula Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Namun hal ini masih menunggu keputusan dari Bapanas.
“Hal ini dilakukan pemerintah karena melihat dan mengevaluasi kondisi petani terkait kebutuhan saprodi. Misal harga pupuk yang bisa berubah, biaya produksi dan lain-lain. Maka pemerintah mengoreksi HPP komoditas gabah guna meningkatkan kesejahteraan para petani,” jelasnya.
Helmi Elizabeth juga mengatakan bahwa sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Indonesia menuju swasembada pangan. Maka untuk mewujudkan hal itu perlu kontribusi semua stakeholder. Pemerintah juga mendorong Poktan maupun Gapoktan untuk menjadikan Kelembagaan Ekonomi bagi Petani (KEP) berbentuk badan hukum seperti koperasi. Agar dapat menjadi mitra Poktan/Gapoktan dalam menyediakan sarana pertanian. Serta bisa menjadi lembaga yang bermitra dengan pihak lain.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja mengungkapkan sejak tahun 2023, Bulog sudah mempunyai fasilitas sentra penggilingan padi. Lokasinya di Desa Kunci, Kecamatan Dander. Penggilingan padi itu sudah menyerap hasil panen gabah sesuai wilayah. Yaitu Bojonegoro, Lamongan dan Tuban.
“Pada tahun 2024 Bulog juga sudah menyerap 5.600 ton beras yang sudah dipasarkan melalui program Bulog,” ungkapnya.
Lanjut lanjut Ferdian menuturkan dengan naiknya harga HPP juga peluang bagi Bulog untuk menyerap lebih banyak lagi hasil panen, utamanya dari komoditas gabah. Hal itu juga sekaligus menjaga harga panen para petani. Bulog juga akan membeli langsung gabah dari petani tanpa batas pengiriman dengan persyaratan membawa KTP. Hal terpenting lain adalah kualitas gabah diharapkan dalam kondisi yang terbaik.
Rencana peningkatan penyerapan ini juga menjadi tantangan bagi Bulog. Yakni untuk memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bulog akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan persatuan penggilingan padi Indonesia.
Di samping itu, pada tahun 2024 sentra penggilingan padi Bulog Bojonegoro bisa memproses sebanyak 120 ton perhari. Namun saat ini pihaknya juga mengusulkan kepada kantor pusat untuk menambah sarana dan prasarana guna menambah penyerapan lebih banyak lagi.
Penulis : Takim
Editor : Putri
