BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) menghadiri Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari : PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), yang mana akan diberlakukan Pada tanggal 5 Januari 2025.
Sebagaimana amanat Undang-Undang 1 tahun 2022 dibutuhkan sinergitas pemungutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka terkait hal tersebut pada hari ini Tanggal 2 Desember 2024 dilaksanakan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) sinergi pemungutan pajak daerah dan opsen pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kab/Kota se Jawa Timur bertempat di Hotel Bumi Surabaya tanggal 2 Desember 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Pj. Sekda Provinsi Jawa Timur, sekda Kab/ Kota se Jawa Timur dan Kepala Bapenda Kab/ Kota se Jawa Timur.
Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si. selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota meliputi sinergitas pendanaan (cost sharing) sebesar 1% sampai dengan 2% dari pendapatan PKB dan BBNKB dan sinergitas kegiatan pemungutan pajak daerah,
“Sehingga diharapkan dengan adanya sinergitas tersebut mampu meningkatkan pendapatan dari pajak daerah berupa PKB, BBNKB, MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, dikesempatan tersebut Adhy Karyono selaku Pj. Gubernur Jawa Timur mengingatkan, bahwa Opsen PKB dan Opsen BBNKB di Kabupaten dan Kota bertujuan untuk mempercepat penerimaan dan memperkuat sumber penerimaan bagi Kabupaten dan Kota sehingga kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan optimal dan tidak tergantung pada dana transfer,
“Selain itu penyelesaian tunggakan atas pajak juga dapat dipungut dengan optimal melalui pemungutan bersama antara Bapenda Provinsi Jawa Timur dengan Bapenda Kab/Kota di wilayah masing-masing,” harapnya.
Horas Maurits Panjaitan selaku Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dakam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia selaku key note speaker memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bergerak cepat dalam mempersiapkan pelaksanaan Opsen pajak Daerah dibandingkan Pemerintah Provinsi lainnya serta menghimbau agar sinergitas dapat dilaksanakan dengan optimal,
“Sehingga percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan maksimal,” harapnya.
acara ditutup dengan penanda tanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Pj. Sekda Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota yang diwakili oleh Sekda Kab/Kota se Jawa Timur.
Penulis : Takim
Editor : Putri
