Imbuhnya, masyarakat saat ini 90 persen mengalami kepuasan di bawah kendali presiden Joko Widodo, namun Bojonegoro adalah penyangga ekonomi, energi di Nasional, namun Bojonegoro masih menjadi Daerah miskin di Jawa timur mau pun ditingkat Nasional.
“Kita punya DBH Migas, kita punya minyak, mungkin serapan ekonomi untuk kerakyatan yang perlu di perluas, atau bisa juga bagi hasil migas diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat Bojonegoro dengan cara, beberapa pengangguran dan warga miskin yang perlu dibantu untuk bisa survei di bidangnya, regulasi pengentasan kemiskinan dirubah, atau bisa juga bisa Pemerintah me Renegosiasi lagi bagi hasil migas, lebih condong dilakukan untuk Bojonegoro untuk mengurangi kemiskinan, atau Partisipasi interes nya (PI) di evaluasi lagi, agar masyarakat benar benar bisa merasakan PI tersebut,” harapnya.
Lanjutnya, setelah COVID 19 Masyarakat miskin di Bojonegoro meningkat dan pengangguran bertambah,dan warga benar benar butuh ada peran pemerintah dari Nasional sampai ke Daerah,
“Saatnya pemerintah pusat lebih masiv untuk mengontrol Bojonegoro, misalnya KPK berapa sih APBD Bojonegoro dari tahun 2015 sampai 2023 ini, dibuat apa saja, sekarang kok Devisit 2,2 T, dan KPK bisa melihat sisi dari 2015 sampai 2023,bagaimana sebenarnya bagi hasil migas tersebut dari regulasi dan apartemennya, kenapa daerah penghasil tetap miskin, ada apa dengan dana bagi hasil migas dan ada apa dengan Partisipasing interes (PI) ini, Monggo KPK audit APBD Bojonegoro dari 2015 sampai 2023, dari sisi kebijakan maupun dari sisi lainya,” harapnya.
Lanjutnya, DPC Projo Bojonegoro sangat tidak setuju ada wacana pemilu dua putaran, Mustakim mengajak elit politik untuk melihat sisi buruknya, jangan bukan semata mata partai ingin berkuasa 50 tahun lagi, Bagaimana elit politik melihat kesehatan APBN dan APBD secara meluas bagaimana, secara sosialnya, dan secara politiknya, bila terjadi dua putaran dan tiga poros kekuatan (calon presiden:red).
Penulis : Arif
Editor : Putri
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
